JAKARTA - Pemerintah dinilai tidak memiliki ideologi yang jelas dalam pengelolaan perekonomian dalam negeri sehingga cenderung mengikuti arus ekonomi global.

"Selama ini, pemerintahan kita selama 30 tahun lebih enggak mempunyai ideologi sehingga ikut kanan kiri," ujar Ketua Serikat Pekerja BUMN Strategis Ahmad Daryoko, saat acara Deklarasi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), di Perpustakan Nasional, Jalan Salemba, Jakarta, Selasa (9/2/2010).

Sebagai orang yang berkecimpung dengan BUMN, dirinya menilai bahwa BUMN menjadi suatu badan usaha yang dinilai tidak ekonomis, tidak efisien dan sering menjadi sarang koruptor.

Salah satunya, dia mencontohkan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN/Persero), di mana PLN masih dinilai tidak efisien karena pelayanannya yang tidak memadai hingga membuatnya tidak ekonomis.

"BUMN itu enggak ekonomis, enggak efisien, banyak koruptor, jadi banyak yang dijual. Harusnya koruptor itu harus disikat habis, bahkan kepala BUMN-nya," pungkasnya. (ade)