FRANKFURT - Suka tidak suka, Jean-Claude Trichet tidak hanya menjadi seorang presiden dari Bank Sentral Eropa atau European Central Bank (ECB).

Secara de facto, pria 67 tahun itu, juga seorang presiden Eropa. Paling tidak untuk 16 negara yang mengandalkan mata uang euro, sebagai mata uang negaranya. Ke-16 negara itu, yakni Jerman, Irlandia, Belanda, Perancis, Luxemburg, Austria, Finlandia, Belgia, Italia, Portugal, Spanyol, Yunani, Slovenia, Siprus, Malta, dan Slowakia.


Di atas kertas, Uni Eropa baru saja melantik seorang presiden baru di Brussel, dan diberi tanggung jawab untuk mengontrol bank sentral dalam menjaga inflasi.
Lebih jauh lagi, bank yang bermarkas di Brussel tidak memiliki kebijakan formal untuk membantu negara anggotanya seperti Yunani.

Tetapi investor khawatir akan Yunani. Utang Spanyol dan Portugal meningkat, krisis telah menyoroti kelemahan mendasar dari badan moneter Uni Eropa.

Tanpa adanya kekuatan politik untuk memastikan bahwa para anggotanya akan mengontrol batas utang mereka sesuai dengan ketetapan yang berlaku, semua tanggung jawab tersebut jatuh kepada Trichet. Di pundak Trichet, kini terdapat beban untuk menyelesaikan krisis tersebut.

Kepala ekonom Commerzbank di Frankfurt Jorg Kramer mengatakan, pada situasi seperti ini, hanya presiden bank yang memiliki otoritas dan kemampuan lebih untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Kurang tegasnya pemerintahan untuk mendukung mata uang euro menjadi alasan yang utama. Sejak satu bulan lalu, Dewan Eropa, badan yang mewakili 27 pemerintahan di Uni Eropa, memilih presidennya untuk pertama kali, Herman Van Rompuy. Tapi ia dinilai kurang memiliki kekuatan untuk mendisiplinkan 16 anggota euro.

“Masalah yang utama adalah tidak adanya kesatuan politik,” ujar Kramer. “Ini adalah masalah besar, masalah besar yang ada di balik permasalahan yang kita perbincangkan,” tambahnya.

Perbedaan lain yang mencolok bagi bank sentral adalah, tidak seperti Federal Reserve (Bank Sentral Amerika Serikat), bank sentral dilarang untuk membeli obligasi pemerintah atau menawarkan bantuan langsung pada bank yang bermasalah di dalam lingkup organisasi itu.

Akan tetapi, saat krisis keuangan terjadi, bank-bank tersebut mampu untuk mempengaruhi sistem perbankan Eropa. Pinjaman kepada bank pun diperluas, sehingga mampu untuk terhindar dari krisis kredit yang lebih parah lagi.

Dalam situasi saat ini, ECB membantu Yunani dengan menerima Surat Utang Negara (SUN) Yunani sebagai jaminan bahwa bank-bank di Yunani nantinya dapat meminjam uang.
Selama Yunani mempertahankan tingkat kreditnya saat ini, SUN itu memenuhi syarat ECB.

Jika krisisnya makin parah, maka hal tersebut akan ditangani oleh pemerintah Eropa untuk membantu Yunani atau negara lainnya yang mengalami krisis, seperti Portugal. Sementara untuk menghindari tingginya pinjaman yang tidak terkontrol dan pengeluaran pemerintah yang berlebihan, mereka tampaknya akan melakukan apapun untuk mencegah terjadinya gagal bayar dari para anggota euro.

"Tapi badan eksekutif dari Komisi Eropa kurang berpengalaman dalam menghadapi permasalah yang rumit ini," ujar Kramer.

Tahun lalu, saat perekonomian jatuh di bagian timur Eropa seperti Latvia, Hungaria, dan Romania, Brussel, pada dasarnya menerima bantuan dari Dana Moneter Internasional (IMF).

Pemimpin Eropa tidak ingin beralih ke IMF untuk membantu anggota dari zona Eropa. Mereka lebih memilih alternatif baru, dengan mengeluarkan dana bantuan, mengeluarkan obligasi atas nama Yunani. Obligasi ini dapat ditopang oleh anggota Eropa lainnya. (rhs)