JAKARTA - Permasalahan utama dalam pengembangan perumahan dan pemukiman rakyat adalah listrik, di mana banyak proyek pemukiman yang realisasinya molor bahkan batal karena terkendala dengan listrik.

"Listrik jadi kendala, saya mengalami yang mau realisasi menjadi tertunda, karena tidak semua konsumen mau," kata Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Fuad Zakaria, saat konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (15/2/2010).

Dia menjelaskan, pada awalnya, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) hanya mengenakan biaya penyambungan untuk penyambungan listrik, tanpa dikenai biaya untuk infrastrukturnya.

Akan tetapi, karena berbagai alasan, muncul sistem baru di mana biaya yang dikeluarkan PLN untuk infrastruktur baru tersebut dimasukkan dalam biaya penyambungan tersebut.

Pengembang memang mendapat biaya kompensasi untuk itu, hanya saja tidak setimpal. "Saya pernah keluar dana Rp1,2 miliar, tapi yang dikembalikan hanya Rp400 juta saja," jelasnya.

Akibatnya, biaya tersebut dimasukkan dalam harga jualnya, di mana harga rumah sederhana pemerintah mematok harga jual maksimal sebesar Rp55 juta. Di sini rumitnya, jika biaya produksi yang dikeluarkan pengembang tidak ada ruang untuk penambahan biaya tersebut. "Kalau di luar Jawa biaya tambahannya itu sekira Rp7,5 juta, kalau di Jawa Rp3 juta," jelasnya.

Namun, karena untuk menerapkan sistem baru tersebut akan ada pemotongan sebesar pajak sebesar 10 persen, muncul skema baru, serah terima operasi (STO). Di mana jaraingan yang dibangun oleh pengembang hanya dipinjam untuk dioperasikan oleh PLN.

"Ini pun bukanlah jalan keluar. Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) harus membuat terobosan, untuk menyelesaikan masalah ini," tukasnya. (ade)