JAKARTA - Belum memadainya ketersediaan infrastruktur dalam negeri, menyebabkan industri dalam negeri sulit bersaing. Sebagai perbandingan, akibat dari masalah infrastruktur ongkos barang ke pelabuhan memakan 14 persen dari total biaya produksi, sementara itu di Jepang cuma empat persen.

"Kita masih kurang efisien, menyebabkan barang kita jadi lebih mahal.
Memang pembangunan infrastruktur jadi sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, bagaimana kelancaran arus barang," ujar Peneliti LPEM UI, Aryanto Patundru, dalam konferensi pers JBIC Partnership Forum In Asia di Flores Ballroom, Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (16/2/2010).

Untuk memperbaiki sistem infrastruktur di Indonesia, pemerintah Jepang melalui JBIC sangat tertarik untuk mengembangkan kerja sama dengan Indonesia.

Sebagai basis untuk pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur yang dibiayai JBIC diperkirakan Asia membutuhkan USD8 triliun, dalam hal ini Indonesia diperkirakan akan memperoleh sekira 10 persen karena JBIC memang menyimpan concern yang tinggi bagi Indonesia sebagai salah satu partner strategiknya.

"Harus fokus dulu mana yang harus difokuskan. Pemerintah Jepang akan beri bantuan untuk negara tetangga, mana yang akan dibantu apa. Masalah pendanaan, saat ini dua tahun terakhir uang terbekukan dan investor simpan uang. Dengan ada aturan untuk alirkan dana untuk dukung infrastruktur," ujar Presiden dan CEO JBIC, Hiroshima Watanabe.

Menurutnya, untuk mewujudkan hal itu pemerintah dan JBIC sepakat untuk membuat nasional-regional dialog, karena JBIC sangat berminat dalam pembangunan infrastruktur jangka pendek yang berkaitan dengan isu lingkungan seperti pembangunan PLTP di Paiton dan Cirebon.

"Jepang bukan agen JICA pendanaan akan berada dalam JBIC. Isu infrastruktur jadi perhatian dan JBIC lebih besar terkait konservasi dan isu lingkungan," tandasnya. (ade)