JAKARTA - Selama lima tahun terakhir ini, cost recovery telah menghasilkan penerimaan bagi negara yang jauh lebih besar. Sedikitnya, pemasukan 67 persen dari hasil migas menjadi penghasilan pemerintah.

"Meningkatnya cost recovery ternyata menghasilkan penerimaan negara yang jauh lebih besar," kata Kepala BP Migas R Priyono dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (18/2/2010).

Dia mengungkapkan dalam lima tahun terakhir ini revenue to cost ratio sektor hulu migas mencapai 4 banding 1, yang artinya setiap USD1 yang dibayarkan sebagai cost recovery menghasilkan pendapatan USD4. "Sedikitnya 67 persen di antaranya menjadi penghasilan pemerintah," ucapnya.

Adapun sekira 50 persen dari total pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa dibelanjakan di dalam negeri. Di sisi lain, Priyono berharap agar pemberlakukan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Cost Recovery dan Ketentuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi hanya dikenakan sanksi secara perdata saja.

"Hendaknya RPP cost recovery walaupun juga hukum publik, tidak masuk dalam ranah pidana dalam sanksinya, hanya perdata saja. Karena kontrak KKKS adalah tamu yang kita undang, karena itu kami wajib menjaga iklim investasi," tandas Priyono. (ade)