JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi meminta agar pemerintah tidak hanya sekadar mengeluarkan imbauan atau teguran ketika ada perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran.

Dia menilai perusahaan memang tidak bisa disalahkan 100 persen akan kondisi tersebut jika memang memaksakan keadaan tersebut.

Oleh karena itu, seharusnya pemerintah juga bersama-sama dalam menyelesaikan Pekerjaan Rumah yang mengakibatkan hal tersebut terjadi. Pasalnya, PHK massal tidak akan terjadi jika tidak ada faktor pemicu sebelumnya.

"Perusahaan kalau merugi terus enggak bisa tahan juga. Perlu kerja sama juga, ini PR sesama. Enggak bisa lagi ancam-mengancam, kalau tidak terpaksa," ujarnya saat konferensi pers, di kantor Apindo, Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Kamis (18/2/2010).

Sebagai pengusaha, dirinya mengaku sangat malu jika kondisi tersebut kerap terjadi di Indonesia. Namun, hal tersebut tidak dapat dihindari jika pemerintah tidak mampu menghilangkan ekonomi biaya tinggi sehingga mengurangi daya saing industri dalam negeri terutama dalam menghadapi ACFTA.

"Pemerintah daripada ancam-ancam saja lebih baik kerjakan PR-nya, biar kita bisa bersaing. Turunkan high cost ekonomi, suku bunga, bangun infrastruktur. Kalau cuma imbau-imbau saja kan unfair," tandasnya. (ade)