JAKARTA - Delapan Pejabat eselon 1 Kementerian Keuangan menandatangani kontrak kinerja di depan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Kontrak kinerja merupakan wujud komitmen pimpinan, baik Menkeu dan pimpinan Unit Eselon I, terhadap pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Kegiatan ini dilaksanakan setiap awal tahun dan penandatanganan ini merupakan yang kedua kalinya.

Penandatanganan tersebut berlangsung di Aula Mezannine, Kementerian Keuangan, Jalan Dr Wahidin, Jakarta, Jumat (19/2/2010).

Delapan pejabat eselon 1 dan komponen Kontrak Kinerja tersebut adalah:

1. Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Mulya Nasution, dengan 11 sasaran strategis dan 32 Indikator Kinerja Utama (IKU), IKU pilihan adalah persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya.

2. Dirjen Bea dan Cukai Thomas Sugijata, dengan 13 sasaran strategis dan 33 Indikator Kinerja Utama (IKU), IKU pilihan adalah jumlah penerimaan bea dan cukai.

3. Dirjen Perbendaharaan Herry Purnomo, dengan 19 sasaran strategis dan 39 Indikator Kinerja Utama (IKU), IKU pilihan adalah persentase ketepatan penyerapan DIPA K/L.

4. Dirjen Kekayaan Negara Hadiyanto, dengan 12 sasaran strategis dan 28 Indikator Kinerja Utama (IKU), IKU Pilihan adalah nilai kekayaan negara yang diutilisasi.

5. Dirjen Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto, dengan 12 sasaran strategis dan 22 Indikator Kinerja Utama (IKU), IKU pilihan adalah pemenuhan target pembiayaan melalui utang.

6. Inspektur Jenderal Hekinus Manao, dengan 14 sasaran strategis dan 26 Indikator Kinerja Utama (IKU), IKU Pilihan adalah indeks opini BPK atas LK BA 15 BUN dan BA 999.

7. Kepala Bapepam-LK Fuad Rahmany, dengan 16 sasaran strategis dan 34 Indikator Kinerja Utama (IKU), IKU pilihan adalah rata-rata persentase pertumbuhan nilai transaksi saham harian.

8. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Anggito Abimanyu, dengan 12 sasaran strategis dan 23 Indikator Kinerja Utama (IKU), IKU Pilihan adalah tingkat akurasi proyeksi kebijakan fiskal.

Sejak 2007, Kementerian Keuangan telah menerapkan Balance Score Card (BSC) sebagai tool management kinerja. Implementasi BSC ini telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KMK.01/2010 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Departemen Keuangan. Salah satu pengaturan pada KMK tersebut adalah penandatanganan Kontrak Kinerja Pejabat Esselon dengan Menteri Keuangan.

Sementara itu, Sri Mulyani menyatakan bahwa kontrak kinerja pada 2009 pencapaian kinerja secara umum baik karena dari 36 Indikator Kinerja Utama (IKU), 32 di antaranya memenuhi dan/atau melebihi target yang telah ditetapkan hijau, sedangkan empat lainnya belum bisa memenuhi target yang telah ditetapkan (kuning).

"Ada empat yang belum dapat mencapai target jadi statusnya kuning. 2009 kan baru pertama kali buat masih merupakan trial," ujarnya dalam konferensi pers.

Sementara itu terdapat perbedaan yang signifikan antara Kontrak Kinerja 2009 dan 2010, yaitu Kontrak Kinerja 2010 ini mencantumkan semua IKU dan besaran target pada Peta Strategi (strategy Map) unit Esselon I yang bersangkutan.

Dalam penandatangan kali ini, tiga pejabat eselon 1 tidak dapat hadir dan menandatangani kontrak kinerja dihadapan Menkeu yaitu Dirjen Anggaran Anny Ratnawati, dengan 13 Sasaran Strategis dan 22 Indikator Kinerja Utama (IKU), IKU Pilihan adalah tingkat akurasi exercise I-account.

Kemudian Dirjen Perimbangan Keuangan Mardiasmo dengan 12 sasaran strategis dan 39 Indikator Kinerja Utama (IKU), IKU Pilihan adalah persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah.

Selanjutnya Dirjen Pajak M Tjiptardjo, dengan 15 sasaran strategis dan 29 Indikator Kinerja Utama (IKU), IKU Pilihan adalah jumlah penerimaan pajak.

Sementara itu untuk BPPK juga memiliki kontrak kinerja  dengan 11 Sasaran Strategis dan 22 Indikator Kinerja Utama (IKU), IKU Pilihan adalah Rasio jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja Kementerian Keuangan, namun tidak diketahui alasannya mengapa dalam kesempatan tersebut tidak menandatangani kontrak kinerja.
(ade)