JAKARTA - Setelah tertunda sekian lama, manajemen baru PT Pertamina (persero) akhirnya ditetapkan pemerintah. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar mengatakan, pelantikan dewan direksi Pertamina yang baru akan dilakukan hari ini di Kantor Pusat Pertamina Jakarta.

“Nama-namanya (jajaran direksi) masih kita simpan.Saya baru bisa kasih tahu Bu Karen masih tetap seperti semula.Yang lain sisanya besok saja ya,” ujar Mustafa di Jakarta kemarin. Dia menambahkan, keputusan pergantian direksi baru diteken Presiden Susilo BambangYudhoyono kemarin siang.

Sementara itu, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Ugan Gandar menilai lambatnya penetapan susunan direksi baru tersebut berdampak pada banyaknya kepentingan serta muatan politis yang masuk di dalamnya. “Serikat Pekerja Pertamina menolak keras pergantian yang bernuansa politis untuk kepentingan pihak tertentu. Pertamina tidak akan maju kalau selalu disibukkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu,” kata Ugan kemarin.

Sebelumnya Ugan mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang diperolehnya, jajaran direksi baru tersebut terdiri atas Karen Agustiawan sebagai direktur utama, Bagus Setiardja sebagai direktur hulu, Rukmi Hadihartini sebagai direktur sumber daya manusia, Edi Setyanto sebagai direktur pengolahan, Waluyo sebagai direktur umum dan aset,M Afdal sebagai direktur keuangan,serta Iwan Djalinus sebagai direktur pemasaran dan niaga.

Menurut dia, indikasi ada kepentingan tertentu yang masuk dalam penetapan jajaran direksi baru itu adalah masuknya nama calon dari luar di posisi direktur pemasaran dan niaga yakni Iwan Djalinus dari PT Chevron Pacific Indonesia. Muncul pula nama lain untuk posisi itu yakni Wakil Direktur Utama PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Syamsirwan Granie.

Ugan menegaskan, FSPPB selama ini telah menjalin kesepakatan dengan Kementerian BUMN untuk bersama-sama mengawasi kinerja Pertamina agar bersih dari kepentingan tertentu. Kementerian BUMN juga telah mengakomodasi beberapa masukan dari FSPPB, termasuk soal potensi intervensi asing di BUMN migas tersebut. Sementara itu, anggota Komisi VII DPR Romahurmuziy menilai isu calon internal maupun eksternal bisa dikesampingkan sepanjang penyeleksian dilakukan secara profesional.

“Yang penting tidak melibatkan conflict of interest pemegang saham,” tegasnya.Kendati begitu, dia tetap berharap pemerintah memprioritaskan orang dalam demi menjaga kesinambungan kaderisasi di Pertamina. Menanggapi isu yang beredar, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sofyano Zakaria menilai, penempatan orang dari TPPI memiliki konflik kepentingan sebab diketahui bahwa hingga saat ini TPPI masih memiliki utang senilai Rp1,9 triliun pada Pertamina.

“Jadi, jika benar penempatan orang TPPI sebagai direktur pemasaran Pertamina, akan timbul konflik kepentingan. Lagi pula pemerintah seharusnya memperkecil, bahkan meniadakan resistensi dari hadirnya orang luar,” cetusnya. Penempatan orang luar, imbuh dia,juga menimbulkan anggapan bahwa orang Pertamina tidak mampu mengelola perusahaannya. (Johana Purba/Maya Sofia)
(//css)