JAKARTA - Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Agus Martowardojo akan meminta waktu untuk bertemu dengan pemerintah maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membicarakan kemungkinan right issue.

"Kita akan berusaha meyakinkan bahwa untuk perbankan itu perlu sekali modal, walaupun modal Bank Indonesia (BI) sekarang baik, ada di angka 15,57 persen, tetapi kalau kita ingin menjalankan fungsi intermediasi kita perlu modal," ujar Agus ditemui di kantor Pertamina, Jakarta, Jumat (19/2/2010).

Seperti diketahui, DPR menolak rencana right issue dua bank pemerintah yaitu Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia (BNI). Dalam keterangan Sekretaris Kementrian BUMN Said Didu disebutkan bahwa proses pelepasan saham harus mendapatkan persetujuan pemerintah dan DPR, proses pengkajian di DPR bisa sampai tiga tahun.

Padahal dalam periode waktu tersebut, selama 2010-2014 Bank Mandiri tentu membutuhkan modal keuangan yang cukup untuk bisa menjalankan fungsi intermediasi.

"Sebagai pelaku di pasar kita merasa di 2010-2014 akan banyak sekali dibutuhkan pembiayaan dari bank, dan sebagai salah satu pemain utama membutuhkan modal," sebut Agus.

Maka mereka menyarakankan agar pihaknya diizinkan melakukan kombinasi right issue dan divestasi agar permodalan mereka mencukupi. Memang ada alternatif lain yang disiapkan oleh Mandiri. Misalnya mengimbau pembayaran dividen dapat diperkecil, atau menerbitkan subdebt. Tetapi right issue dan divestasi tetaplah dibutuhkan untuk meningkatkan modal tier 1 dan 2.

Bank Mandiri sendiri berenana untuk meningkatkan untuk menambah jumlah saham mereka yang dilepas ke pasaran hingga 40 persen untuk mendapatkan intensif pajak. Sampai saat ini hanya 33 persen jumlah saham bank Mandiri yang dimiliki publik. "Kalau bisa di 2010, tetapi tentu kita lihat kesempatan untuk bicara dengan DPR," tandas Agus. (Johana Purba/Koran SI/ade)