JAKARTA - Pengamat ekonomi Umar Juoro mengatakan pemerintah harus segera menghilangkan sumbatan-sumbatan yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Termasuk di antaranya persoalan listrik yang membuat sejumlah Industri mengalami kerugian.

"Harus tetap fokus pada penyelesaian hambatan-hambatan itu," katanya, dalam acara Indonesia Economic Plans: Challenges & Prospects, Financial Club Graha Niaga Jakarta, di Jakarta, Kamis (25/2/2010).

Salah satu yang perlu ditanggapi adalah dampak kenaikan tarif dasar listrik (TDL), jelasnya, memiliki imbas yang besar di beberapa sektor, meski belum bisa dihitung kerugiannya. Sebab tarif listrik sudah tidak naik selama empat tahun belakangan, dan membawa pengaruh cukup besar lebih lama dari bahan bakar minyak (BBM).

Dijelaskannya, kenaikan tersebut mungkin akan melebihi asumsi inflasi 2010 di level lima persen. Tetapi jika pun tarif naik, kata dia, yang paling penting pemerintah harus fair. Yakni dengan cara meningkatkan pelayanan.

"Kenaikan listrik untuk kelas atas seolah-olah sebuah kebijakan adil. Toh untuk yang kaya. Kenaikan ini diambil karena dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2010 terlanjur dipotong subsidi listrik. Sehingga dikatakan untuk penghematan," ujarnya.

Tanpa upaya menyelesaikan masalah high cost production di PLN, jelasnya, kebijakan ini tidak akan menyelesaikan masalah. "Saat ini PLN menghadapi tingginya biaya energi akibat kesulitan mendapatkan pasokan gas dan batu bara," ujarnya.

Oleh karena itu, akar masalahnya yaitu sumber energi harus dipecahkan dengan kebijakan prioritas pemanfaatan energi bagi kebutuhan domestik.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat meminta rencana untuk menaikkan tarif listrik 6.600 volt ampere (VA) ditunda. Pasalnya, kenaikan tarif listrik tersebut akan semakin memberatkan industri di tengah kondisi yang belum benar-benar pulih.

"DPR sendiri sudah minta untuk ditunda, kalau dari Kementerian Perindustrian sendiri mengharapkan tidak ada kenaikan dulu," pungkasnya.

Sekadar mengingatkan, pemerintah akan mengusulkan kenaikan subsidi BBM, elpiji, dan bahan bakar nabati (BBN) sebesar Rp28,1 triliun dari saat ini Rp68,7 triliun.

Lalu subsidi listrik meningkat Rp15,4 triliun dari Rp37,8 triliun menjadi Rp53,2 triliun. Sementara subsidi beras juga pupuk dari Rp51,3 triliun menjadi Rp59,5 triliun. Untuk subsidi beras, kenaikannya tidak akan dipermasalahkan, berbeda dengan subsidi BBM.

Saat ini, belum ada sistem pembagian subsidi secara terarah sehingga subsidi BBM juga dinikmati oleh masyarakat kalangan menengah ke atas yang mestinya tidak pantas menerima.

Sebagai informasi, pemerintah akan menaikkan anggaran subsidi energi untuk BBM, LPG, dan bahan bakar nabati sebesar Rp28,1 triliun dari yang ada saat ini Rp68,7 triliun.

Kenaikan anggaran tersebut dilakukan karena tidak adanya kenaikan harga BBM, maka menyebabkan kenaikan subsidi di bidang energi. Hal ini yang kemudian harus ditampung karena ada perubahan harga minyak internasional.
(ade)