JAKARTA - Kementerian BUMN menginginkan agar perbankan dapat menjadi penyalur utama Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro dengan tingkat bunga yang bisa dinikmati semua pihak, terutama masyarakat kecil.

"Perlakuan kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) untuk KUR sekaran masih terlampau tinggi, untuk itu kita upayakan yang khusus untuk membantu penurunannya, contohnya melalui Askrindo," kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar, saat ditemui wartawan, seusai acara rapat kerja nasional (Rakernas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Selasa (2/3/2010).

Menurut dia, KUR mikro tidak menggunakan Sistem Informasi Debitur (SID) yang berpotensi menyebabkan "double financing" jika ada beberapa bank yang menjadi penyalur KUR mikro ini.

"Memang betul ketentuan BI NPL lima persen, namun itu bagi usaha yang sudah layak, pertanyaannya apakah KUR diberikan bagi usaha yang sudah layak? Walaupun berisiko tinggi, apa KUR tidak diberikan karena NPL-nya tinggi," ujarnya.

Dia mengatakan setuju dengan ketentuan BI NPL sebesar lima persen, namun pemberian KUR harus terus dilakukan karena dapat berpotensi mengurangi ketergantungan pengusaha kecil berutang kepada lintah darat. (ade)