JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) tetap menginginkan rencana right issue akan dilaksanakan pada tahun ini. Pihaknya saat ini sedang meminta izin kepada Kementerian Negara BUMN (Menteri BUMN) selaku pemegang saham mayoritas.

"Kami tetap menginginkan rencana right issue untuk dilakukan di tahun ini. Justru saat ini kami sedang meminta izin dan mohon dukungan kepada Menteri BUMN," jelas Corporate Secretary BNI Intan Abdams Katoppo di Jakarta, Selasa (2/3/2010).

Rencana tersebut ingin tetap dilaksanakan tahun ini karena perseroan ketinggalan pemenuhan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR). Jika dibandingkan dengan CAR bank BUMN lainnya, CAR milik BNI jauh lebih kecil.

Sehingga, lanjut Intan, atas dasar tersebut, perseroan menginginkan rencana tersebut tetap bisa dilakukan. Apalagi untuk mendukung ekspansi perseroan ke depan dan pemenuhan ketentuan rasio CAR seperti ketentuan Basel II sebesar 12 persen.

"Kami tegaskan akan tetap mengupayakan agar right issue bisa dilakukan tahun ini. Hal itu sekaligus membantah pemberitaan sebelumnya yang mengatakan bahwa BNI batal right issue di tahun ini," katanya.

Pada kesempatan Senin malam, Bank BUMN dipanggil untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri BUMN Mustafa Abubakar dan Komisi VI DPR RI. Bank BUMN tersebut mengemukakan pendapatnya terkait aturan kepemilikan tunggal (Single Presence Policy/SPP), rencana perseroan ke depan hingga kinerjanya.
(Didik Purwanto/Koran SI/ade)