JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menilai wajar jika pemerintah ikut intervensi dalam himbauan penurunan bunga kredit di perbankan nasional. Hal itu juga mendorong agar perbankan mau menurunkan bunga kreditnya lebih dalam.

"Kami menilai wajar jika pemerintah menghimbau kepada perbankan untuk menurunkan bunga kredit. Sehingga dengan permintaan dari semua pihak itu, perbankan akan lebih mau menurunkan bunga kreditnya," kata Kabiro Hubungan Masyarakat BI Difi A Johansyah di Jakarta, Selasa (2/3/2010).

Untuk menekan bunga kredit, lanjut Difi, siapapun bisa meminta kepada perbankan untuk menurunkannya. Hal itu tak terkecuali bagi calon debitur hingga regulator perbankan yang dalam hal ini dilakukan oleh BI.

Bahkan beberapa waktu lalu, pihak Menteri Perindustrian, Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) dan kalangan yang terkait dengan pengusaha meminta kepada regulator untuk menekan perbankan dalam menurunkan bunga kreditnya.

"Siapapun bisa meminta penurunan bunga kredit. Baik itu calon debitur hingga pemerintah (dalam hal ini Presiden) sekalipun," katanya.

Hingga saat ini, BI masih menggodok rancangan untuk menentukan besaran rentang (spread) ideal antara selisih bunga deposito dan bunga kredit. Hal itulah yang menyebabkan marjin bunga bersih (net interest marjin/NIM) perbankan masih besar. Karena NIM perbankan tersusun dari biaya dana, biaya operasional, marjin keuntungan hingga premi risiko.

"Kami masih mengumpulkan data spread dari semua perbankan nasional. Kami harapkan akan selesai secepatnya, sehingga aturan NIM ideal bisa terwujud," pungkasnya.

Pernyataan tersebut muncul karena Presiden SBY tadi pagi bersama Hipmi mengimbau kepada perbankan agar menurunkan bunga kreditnya. Hal itu dilakukan untuk mendorong penyaluran kredit pada sektor riil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. (Didik Purwanto/Koran SI/ade)