BATAM - Masih tingginya biaya ekonomi (high cost economy) masih menjadi kendala yang dihadapi para pengusaha. Maka itu, pengusaha berharap adanya "affirmative action" atau aksi nyata pemerintah kepada dunia usaha.

Aksi itu antara lain penyediaan alternatif pembiayaan bagi dunia usaha dan UMKM, penurunan suku bunga kredit, penyelesaian masalah perpajakan, hingga adanya stimulus kebijakan terhadap dunia usaha.

"Hipmi mengharapkan adanya kebijakan pemerintah yang lebih bersahabat dalam upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di Indonesia," ujar Ketua Umum Hipmi Erwin Aksa, pada sambutannya di Rakernas XIV Hipmi, di Planet Holiday Hotel & Residence, Kamis (4/3/2010).

CEO Bosowa Grup tersebut di hadapan seluruh anggota Hipmi menegaskan di tengah percaturan dan himpitan paska krisis ekonomi global, pemerintah harus mampu menjaga sektor usaha untuk tetap bergerak.

Selain itu, pemerintah harus mampu merumuskan treatment khusus guna menjaga kondusifitas iklim dunia usaha, terutama bagi pengusaha nasional. "Indonesia bersama China dan India merupakan tiga negara yang masih mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif," pungkas Erwin.

Sebagai informasi, forum Rakernas XIV HIPMI di Batam dilangsungkan pada 3-5 Maret 2010 merupakan salah satu pelaksanaan amanah organisasi. Forum kali ini merupakan wahana penentuan arah kebijakan organisasi 1,5 tahun ke depan.

Rakernas tersebut dihadiri oleh pengurus BPP dan seluruh perwakilan daerah dari seluruh Indonesia dengan 33 Badan Pembina Daerah (BPD) serta sekira 300 Badan Pembina Cabang (BPC).

Rencananya pada malam ini pukul 19.00 WIB, mantan Wapres Jusuf Kalla akan menjadi keynote speech pada "JK On Leadership" di hadapan seluruh anggota Hipmi yang menghadiri Rakernas di Batam. Sedangkan penutupan Rakernas pada Jumat 5 Maret akan dilakukan oleh Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu. (Arif Sinaga/Trijaya/ade)