JAKARTA - Pidato Presiden SBY untuk menanggapi hasil sidang Paripurna Hak Angket Bank Century semalam dikhawatirkan justru menimbulkan ketidakpastian kondisi politik ekonomi karena sarat perbedaan pandangan dengan DPR.

"Pidato Presiden kemarin itu sekadar cooling down. Tetapi ini kok malah mau head to head sama DPR. Justru ini menimbulkan ketidakpastian," ungkap Ekonom Econit Hendri Saparini, saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (5/3/2010).

Menurutnya, SBY seharusnya menindaklanjuti keputusan sidang paripurna DPR untuk meyakinkan masyarakat dan pelaku pasar dengan memberikan kepastian penegakan hukum. Pasalnya, para investor membutuhkan kepastian politik dan penegakan hukum untuk melakukan investasi di Indonesia.

Dia menilai, tidak ada kejutan dalam pernyataannya di mana Presiden membela keputusan bailout Century sebesar Rp6,7 triliun dengan alasan yang sudah sering dikemukakan sebelumnya. "Tidak ada yang baru dari apa yang disampaikan. Isinya hanya sama saja. Padahal itu kan tidak signifikan," tambahnya.

Sementara itu terkait isu pemakzulan Wakil Presiden Boediono dan penonaktifan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dirinya meyakini hal tersebut tidak akan memengaruhi perekonomian.

"Pasar itu sudah terkondisikan. Masalah reshuffle itu sudah biasa. Enggak hanya di Indonesia, di luar negeri juga sering. Pasar tidak terganggu," tandasnya. (ade)