JAKARTA - Pemerintah pusat dan daerah diimbau agar transparan dalam pengelolaan industri minyak dan gas (migas) di Indonesia, khususnya di tingkat lokal.

Hal tersebut disampaikan Peneliti Transparansi dan Pembangunan PATTIRO Maryati Abdullah, saat ditemui wartawan dalam diskusi publik dengan tema Membangun Model Transparasi Migas di Tingkat Lokal, di Hotel Harris, Jakarta, Senin (8/3/2010).

Menurut Maryati, selama ini masih banyak negara-negara penghasil migas masih lemah dalam pendapatan lembaga dan proses perencanaan pembangunan di sektor tersebut. "Padahal, negara-negara penghasil minyak bisa lebih maju dan berkembang," ujarnya.

Oleh karena itu, pusat telah dan informasi regional PATTIRO sedang mengembangkan model transparasi migas ditingkat lokal di Blora dan Bojonegoro. Dalam tujuh hingga 10 tahun mendatang, jelasnya, hasil eksplorasi migas di Blora dan Bojonegoro diprediksi mendapatkan pendapatan dalam jumlah besar, bahkan bisa mendatangkan nilai triliunan rupiah (windfall profit). "Oleh karena itu, di sinilah pentingnya transparasi," tuturnya.

Untuk di Blora terdapat ekplorasi blok Cepu dan sejumlah sumur eksplorasi seperti sumur Gianti dan sumur Alasbara. Selain itu, di Blora juga terdapat Blok Randugunting. Total ekplorasi migas di Bloera 20 ribu-165 ribu barel oil per days (bopd). Sementara di Bojonegoro, terdapat blok Sukowati yang berproduksi 40 ribu bopd.

Menurutnya, transparasi ini penting untuk menginformasikan data yang diperoleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah kepada publik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Oleh karena itu, lanjutnya, PATTIRO tengah membuat isu utama transparasi antara lain tentang pendapatan migas, corporate social responsibility (CSR) serta isu sosial dan lingkungan. Pendapatan migas, diperoleh dari dana bagi hasil (DBH) dan partisipansi interest. (css)