JAKARTA - Wacana pemboikotan DPR terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pembahasan RAPBN-P 2010, mencerminkan ketidakharmonisan antara pemerintah dengan DPR. Kondisi politik tersebut dinilai dapat memperburuk memberikan sentimen negatif kepada pasar finansial dalam negeri.

Bahkan jika hubungan yang kurang harmonis pascakeputusan sidang Paripurna Hak Angket Bank Century ini terus berlanjut, bisa menghambat target pemerintah untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi hingga tujuh persen hingga 2014 akan sulit direalisasikan.

"Kalau hubungan antara DPR dan pemerintah akan tegang terus maka potensi pertumbuhan ekonomi tujuh persen akan sulit direalisasikan (2014)," ujar Ekonom Standard Chartered Fauzi Ikhsan, seusai melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan, di Kantor Kementerian Keuangan, Jalan Dr Wahidin, Jakarta, Kamis (11/3/2010).

Menurutnya, investor sendiri sebenarnya sempat merasa lega ketika kasus Bank Century diteruskan ke ranah hukum, namun jika ternyata efek dari kasus tersebut berakhir ke pemboikotan maka hal tersebut justru dikhawatirkan akan merusak reputasi Indonesia di mana investor sebenarnya melihat kondisi politik Indonesia sebagai salah satu negara yang stabil.

"Cerita Indonesia yang sudah optimistis di kalangan investor internasional akan berpengaruh dengan ketidakpastian politik. Ini sangat disayangkan karena bagaimana pun juga Indonesia sudah dianggap salah satu negara di Asia yang keadaan politiknya sudah stabil," jelasnya.

Namun, dirinya menekan bahwa rencana boikot DPR tersebut baru sekadar wacana sehingga dirinya berkeyakinan bahwa pembahasan RAPBN-P 2010 tidak akan terganggu. Pasalnya RAPBN-P memang harus segera dilakukan karena terkait dengan perkembangan ekonomi global.

"Kalau terganggu (RAPBN-P 2010 karena boikot) dalam arti kata tidak bisa diimplementasikan ya tidak, tapi dengan perubahan variabel, perubahan item-item dalam APBN yang harus dilakukan karena perkembangan ekonomi global akan mengganggu," tandasnya. (ade)