JAKARTA - Pemerintah menargetkan defisit gas untuk industri bisa teratasi bulan depan. Saat ini, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan pihak-pihak terkait lainnya tengah memfinalisasi solusi kekurangan pasokan tersebut.

“Pokoknya kami akan bereskan April. Itu janji kami,” ungkap Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H Legowo di Jakarta kemarin. Evita menegaskan, solusi atas masalah tersebut sudah ada, tapi belum dapat diungkapkan secara terperinci. “Saya belum bisa menyampaikannya, tapi sudah ada solusinya,” tuturnya. Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh mengatakan,defisit gas bagi industri yang terjadi saat ini karena pemerintah terikat komitmen dengan kontrak-kontrak lama.

Selain itu,pemerintah juga lebih mengedepankan kebutuhan gas untuk ketahanan energi dan ketahanan pangan, yakni untuk pembangkit listrik serta industri pupuk. Mengenai solusi, Darwin mengatakan bahwa impor gas dimungkinkan sebagai salah satu opsi, asalkan harga gas yang diperoleh bagus. “Misalnya ada alternatif harga bagus, impor dimungkinkan. Asal target yang pokok terpenuhi,” ujar Darwin. Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur Utama PGN Hendi Prio Santoso meminta industri pengguna gas, seperti keramik, kaca, dan baja memangkas konsumsi gasnya hingga 20 persen.

Hendi menjelaskan, wilayah Jawa Barat (Strategic Business Unit I) akan kekurangan pasokan gas sebesar 90 juta kubik hingga 120 juta kubik karena PGN mengalami kekurangan pasokan dari produsen gas. Kelangkaan itu terjadi karena tidak diperpanjangnya kontrak pasokan gas dari lapangan Pertamina Offshore North West Java (ONWJ) dengan volume 65 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Kekurangan pasokan gas di Jawa Barat mengancam 342 industri menengah yang mempekerjakan sebanyak 345.000 tenaga kerja. Terpisah, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar menegaskan bahwa pihaknya telah meminta kepada PGN agar masalah tersebut segera dicarikan jalan keluarnya.

“Akan kami evaluasi apakah masih ada harapan untuk menambah suplai dari sumber baru,” ungkap Mustafa. Dia mengatakan bahwa Kementerian BUMN akan melakukan studi kelayakan atas beberapa proyek. Kebutuhan gas untuk industri,tegas dia,tentu tidak akan diabaikan. Mustafa meminta agar Direktur Utama PGN Hendi Priyo Santoso duduk bersama Deputi Pertambangan, Industri Strategis, Energi, dan Telekomunikasi BUMN Sahala Lumban Gaol, juga wakil Asosiasi Industri Keramik Indonesia (Asaki) untuk menuntaskan masalah ini.

Pada kesempatan berbeda, Hendi membenarkan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan impor gas sebagai salah satu solusi. Namun, impor gas merupakan solusi jangka menengah. (Maya Sofia/Johana Purba)
(//css)