JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menuturkan jika harus dibuat rencana kerja (roadmap) untuk pengelolaan industri rokok di Indonesia.

Hal ini dikarenakan banyaknya sisi yang bertentangan, misalnya dari sisi cukai rokok (penerimaan negara) dengan sisi kesehatan dan agama (fatwa haram).

"Harus dibuat semacam roadmap agar bisa dibuat penyesuaian," kata Sri Mulyani usai acara penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2009 di kantor Ditjen Pajak, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (17/3/2010).

Di mana roadmap tersebut akan menyiapkan secara perlahan-lahan bagaimana industri ini ke depannya. "Karena dari sisi kesehatan industri ini akan makin sulit untuk berada," imbuh dia.

Harus direncanakan bagaimana jika industri ini tutup, bagaimana dengan perkembangan daerahnya, pekerjanya. "Untuk itu roadmap diperlukan untuk bisa menyesuaikan realita baru ini. Dana bagi hasil cukai terhadap daerah-daerah tersebut," jelasnya.

"Kita lihat nanti, kalau dari sisi, kita menyadari ada semacam, perbedaan dari sisi pandangan ini, dari cukai rokok, kesehatan, dari sisi penyerapan tenaga kerja, penerimaan negara," tukas dia.
(ade)