JAKARTA - Implementasi Inpres No 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 belum maksimal baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebab, belum ada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat.

Demikian dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka rapat kabinet terbatas bidang kesejahteraan rakyat di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (18/3/2010).

"Program-program pro-rakyat itu, apakah itu di bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, pangan, kredit mikro dan kecil, pemberdayaan masyarakat mandiri, bantuan untuk lansia, saya amati dan saya nilai implementasinya di seluruh Tanah Air ada yang sudah baik, ada yang belum baik benar," katanya.

Karena itu, April nanti, Presiden akan kembali mengumpulkan seluruh gubernur dan pimpinan lembaga pemerintah baik kementerian dan non-kementerian serta pejabat BUMN untuk mengevaluasi pelaksanaan Inpres tersebut.

Inpres itu sendiri dikeluarkan setelah Presiden bersama seluruh pejabat pusat dan daerah menggelar rapat kerja di Istana Cipanas awal bulan Januari 2010. Tujuan inpres itu, kata Presiden ketika itu salah satunya adalah untuk mengatasi sumbatan pembangunan (debottlenecking). (ade)