JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulani Indrawati mengatakan tahun ini adalah tahun tersulit bagi perekonomian Indonesia, karena diiringi intervensi politik didalamnya.

"Tahun 2010 seharusnya menjadi tahun spesial untuk kita,demikian pula yang diungkapkan oleh pemimpin negara-negara G 20. Tapi menjadi tahun sulit karena dampak krisis 2008 masih terjadi di akhir 2009, lalu 2010 semakin sulit karena ada intervensi dari dunia politik," ujar Menkeu di Jakarta, kemarin.

Sebenarnya, kata Sri Mulyani, Indonesia bisa menghilangkan kekhawatiran dan kepanikan di bidang ekonomi dan sekaligus memperbaiki sektor keuangan yang tahun lalu mengalami kerusakan akibat birokrasi yang terlalu rileks. Namun, hal itu menjadi sulit dicapai tahun ini karena situasi politik sangat menekan.

Di sejumlah Negara, kata Menkeu, kendala yang dihadapi pemerintahnya adalah anggaran dan belanja negara sangat tertekan karena harus melakukan bailing out dan pajak tinggi. Kondisi itu membuat kondisi sosial tidak kondusif karena menyebabkan pengurangan lapangan kerja.Sedangkan Indonesia, kendala yang muncul adalah tekanan politik dalam ekonomi yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat turun.

Kendala lain yang penyelesaiannya menjadi prioritas pemerintah di tahun 2010 adalah penyelesaian masalah utang, baik utang publik maupun utang sektor swasta. “Private sector masih bermasalah, ini akan menimbulkan kekhawatiran sehingga menimbulkan gejolak market," tambahnya.

Masalah lain yang menurut dia juga harus segera diselesaikan tahun ini adalah lambatnya pembangunan sejumlah infrastruktur penting karena sulitnya pembebasan lahan. "Bottleneck ini menjadi sangat penting (untuk diselesaikan). Bagaimana kita menjaga hak masyarakat agar tidak terpinggirkan atas nama pembangunan," tuturnya.

Dari sisi pemerintahan, lanjut dia, tantangan terbesar adalah bagaimana mereformasi birokrasi di 11 kementerian/lembaga (K/L). "Dua-tiga tahun ini,untuk K/L yang paling penting adalah melakukan reformasi birokrasi, di antaranya Kepolisian, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung," terangnya. (wdi)
(Bernadette Lilia Nova/Koran SI/rhs)