JAKARTA - Dewan Energi Nasional (DEN) telah mengidentifikasi penyebab utama krisis listrik yang terdiri dari 13 poin setelah pihak DEN melakukan kunjungan ke beberapa wilayah di Indonesia guna melihat kondisi krisis listrik.

Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Darwin Z Saleh yang juga Menteri ESDM saat sidang anggota keempat terkait masalah pemenuhan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri persiapan sektor migas menghadapi penerapan UU no 32 tahun 2009 krisis dan darurat listrik serta draf kebijakan energi nasional (KEN), di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (19/3/2010).

Adapun ke-13 penyebab utama krisis listrik tersebut yakni, pertama kapasitas pembangkit yang tersedia sudah tidak mencukupi tapi penyambungan pelanggan baru tetap dilakukan.

Kedua, tidak terlayani pasokan listrik ke konsumen secara baik. Ketiga, sarana dan prasarana energi, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi sudah tidak memadai.

Keempat, terjadinya sejumlah pemadaman dengan frekuensi dan durasi yang menyebabkan terganggunya fungsi pemerintahan, kehidupan sosial masyarakat, dan kegiatan perekonomian.

"Kelima, harga energi tidak sesuai dengan harga keekonomian dan subsidi tidak mencukupi. Keenam, keterbatasan dana untuk pembangunan pembangkit baru," katanya.

Ketujuh, biaya porduksi tinggi karena masih besarnya porsi penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Kedelapan, umur sarana dan prasarana pembangkit listrik sudah mengakibatkan tidak berfungsinya sistem secara optimal.

Kesembilan, biaya sewa genset dan pengoperasiannya sangat mahal, sementara program pembangunan Independen Power Producer (IPP) banyak terlambat. Kesepuluh, sarana dan prasarana transmisi dan distribusi belum memadai. Kesebelas, pasokan energi primer seperti batu bara dan gas mengalami kendala teknis dan pasar.

Keduabelas, adanya pengambilan keputusan terkendala oleh regulasi. Ketigabelas, kurangnya koordinasi antara Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dengan PLN dan Pertamina, baik dalam krisis maupun dalam perencanaan. (ade)