JAKARTA - Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan bahwa untuk pembangunan infrastruktur, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan dari APBN. Pasalnya, porsi pembangunan infrastruktur dari APBN hanya sebesar 17 persen.

"Jangan pembangunan infrastruktur itu terpaku pada APBN," ujarnya saat temu wartawan di kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (19/3/2010).

Terkait pembangunan infrastruktur tersebut, sebenarnya pemerintah sudah sangat siap untuk menggandeng swasta melalui pendanaan Sarana Multifinance Infrastruktur (SMI).

Dalam skema PPP itu, Pemerintah akan memberikan hak istimewa terhadap inisiator proyek PPP. Hak istimewasnya itu berupa prioritas untuk mengerjakan proyek meskipun harga yang ditawarkan saat lelang lebih tinggi dibanding dengan kompetitor.

"Program ini diharapkan jadi yang diminati investor. Proyek pembangunan infrastruktur bisa lewat loan, kita akan kembangkan skema PPP," tambahnya.

Dengan demikian, program ini diharapkan jadi yang diminati investor sehingga tidak selalu tergantung APBN yang komersial bisa didorong ke swasta termasuk kereta api di Kalimantan Timur.
(ade)