JAKARTA - Jumlah gangguan operasi dan pencurian peralatan yang terjadi di industri hulu minyak dan gas bumi (migas) pada 2009 turun 35 persen dibanding tahun sebelumnya.

Aksi unjuk rasa, sabotase, ancaman penghentian kegiatan operasi, dan gangguan keamanan lain terjadi sebanyak 471 kali pada 2009, sementara jumlah gangguan semacam pada 2008 sebanyak 715 kasus.

Kepala Badan Pembinaan Keamanan Kepolisian RI (Polri) Komisaris Jenderal Iman Haryatna mengatakan, meski turun, masih adanya gangguan keamanan terhadap usaha produksi dan pengelolaan migas sebagai objek vital nasional menjadi gambaran pelaksanaan pengamanan yang belum optimal.

Kondisi ini terjadi antara lain karena terbatasnya sumber daya manusia, terbatas sarana, serta peralatan dan penerapan sistem pengamanan yang kurang tepat. “Sinergi komponen yang terlibat perlu diperbaiki,” kata Iman seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima okezone, di Jakarta, Minggu (21/3/2010).

Deputi Umum BPMigas AS Rizal Asir mengatakan, aspek keamanan harus dijaga lebih baik agar para kontraktor kontrak kerja sama dapat lebih aktif dalam merealisasikan produksi yang menjadi target pemerintah. Apalagi, keamanan erat kaitan dengan investasi. Kontraktor tidak akan ragu-ragu menanamkan modalnya jika iklim usaha kondusif.

Dia berharap, pelaku sektor hulu memiliki gambaran mengenai kondisi keamanandan arah perkembangan, serta perkiraan yang akan dihadapi di 2010. Gambaran terkini dapat digunakan untuk merancang strategi pengamanan yang lebih baik di masa yang akan datang. “Termasuk mengambil langkah-langkah antisipatif, terhadap dampak negatif yang mungkin timbul,” kata Rizal.

BPMigas dan kontraktor, tambahnya, telah melakukan berbagai kegiatan yang bernuansa pembinaan sosial masyarakat di sejumlah daerah operasi. Salah satu unggulan program tersebut adalah pengamanan berbasis masyarakat.

Kegiatan sosial masyarakat seperti ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap fasilitas industri hulu migas, sehingga secara langsung mendapatkan dukungan masyarakat di sekitarnya.

Namun, kontraktor harus tetap meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengamanan dan mengembangkan peralatan teknologi modern dalam penyelenggaraan sistem pengamanan internal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing kontraktor.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi, meminta kontraktor mengiventarisasi permasalahan keamanan dan hukum yang terjadi di lapangan. Dengan mengetahui masalah tersebut, kepolisian dapat merencanakan upaya penanganan yang efektif, efisien, dan komprehensif.

“Kami berkomitmen menindaklanjuti masalah yang ada supaya usaha hulu migas dapat berjalan lancar,” kata Ito. (ade)