JAKARTA - Pemerintah berencana menawarkan wilayah kerja gas metana batu bara (CBM) pada pertengahan 2010 atau sekira Juni-Juli. Penawaran WK CBM kali ini akan dilakukan melalui mekanisme tender reguler bukan melalui joint study dan untuk WK CBM ini merupakan pertama kalinya dilakukan pemerintah.

“Biasanya kan kita menawarkan melalui (mekanisme) joint study. Tapi untuk besok, melalui tender reguler,” kata Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H Legowo, dilansir dari situs resmi Kementerian ESDM, di Jakarta, Minggu (21/3/2010).

Empat wilayah kerja CBM yang akan ditawarkan tersebut berlokasi di Sumatera dan Kalimantan. Pada penawaran wilayah CBM ini, para investor diberi kebebasan untuk memilih jenis kontrak kerjanya, Production Sharing Contract (PSC) atau Gross Production Sharing Contract (GPSC).

Sementara untuk kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang telah menandatangani kontrak lama berbentuk PSC, juga diberi kebebasan jika ingin menggunakan model GPSC. “Kalau kontrak yang sudah jalan, tetap mereka boleh melakukan evaluasi. Itu dimungkinkan,” katanya.

Dengan menggunakan model GPSC, dimungkinkan gas yang telah keluar pada proses dewatering dimanfaatkan untuk pembangkit listrik skala kecil bagi masyarakat sekitar wilayah kerja CBM. Sedangkan jika menggunakan kontrak bentuk PSC, gas baru bisa diusahakan setelah rencana pengembangan lapangan (Plan of Development/PoD) ditandatangani.

GPSC berarti dari seluruh hasil produksinya, langsung dibagi dua antara pemerintah dan KKKS, tanpa adanya cost recovery. Artinya, biaya pengembangan CBM yang dikeluarkan KKKS tidak dibebankan kepada negara. Sedangkan PSC merupakan kontrak bagi hasil dengan adanya cost recovery. (ade)