11 Indikator Awal Terjadinya Kartel
JAKARTA - Peraturan komisi yang dikeluarkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait pelarangan adanya aksi kartel oleh sejumlah asosiasi usaha, mengidentifikasi 11 indikator terjadinya kartel.
“Pedoman ini mengatur pula tentang indikator awal identifikasi kartel yang dapat terjadi melalui dua faktor yakni faktor struktural dan faktor perilaku,” tutur Kepala Biro Humas KPPU A Junaidi dalam keterangan tertulisnya kepada okezone, di Jakarta, Minggu (21/3/2010).
Lebih lanjut Junaidi menjelaskan, dari 11 indikator tersebut, sembilan di antaranya adalah faktor struktural antara lain berdasarkan tingkat konsentrasi dan jumlah perusahaan, ukuran perusahaan, homogenitas produk, kontak multipasar, persediaan dan kapasitas produksi, keterkaitan kepemilikan, kemudahan masuk pasar, karakter permintaan, dan kekuatan tawar pembeli.
Sementara dua indikator lainnya terdapat di faktor perilaku yang antara lain berupa transparansi dan pertukaran informasi, serta peraturan harga dan kontak.
“Perilaku kartel seringkali berjalan simultan dengan pelanggaran lain yang secara substansi merupakan rangkaian dari kartel yaitu seperti dalam pasal-pasal lain yang ada dalam UU Nomor 5 Tahun 1999,” ujarnya.
Misalnya pada pasal 5 UU No.5/1999, yang mengatur pelarangan pelaku usaha untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
“Pada pasal 7 juga diatur pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat,” jelasnya.
Selain itu, masih terdapat beberapa pasal lain yang mengatur larangan kartel ini seperti pada pasal 9, 10, 12, 22, dan 24 UU Nomor 5/1999.
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
