Wapres Diminta Segera Merealisasikan Proyek

JAKARTA - Komisi VII DPR mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan proyek Donggi Senoro. Alasannya, saat ini kebutuhan gas untuk industri dan listrik domestik semakin meningkat.

”Kami dari dewan sudah menyatakan, apapun skemanya untuk Donggi Senoro, pemerintah harus segera realisasikan proyek. Kenapa? Ini masalah momentum. Kalau tidak, akhirnya terbengkalailah ini proyek,” ujar anggota Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana, di Jakarta, kemarin.

Menurut Sutan, dengan selesainya kajian independen oleh Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri Institut Teknologi Bandung (LAPI ITB), seharusnya proyek Donggi Senoro sudah bisa dilaksanakan. Terlebih, Menteri Perekonomian Hatta Rajasa telah menyatakan persetujuannya atas usulan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh agar pemanfaatan gas dari Donggi Senoro dikombinasikan antara ekspor dengan domestik.

”Kajiannya sudah tidak ada masalah. Menko Perekonomian juga sudah surat menyurat dengan Wakil Presiden (Wapres) Boediono dan Menteri ESDM.Ini seharusnya sudah selesai dan jangan ditundatunda. Kalau bisa bulan ini juga sudah harus dilaksanakan proyek itu,” ujarnya. Hal senada dikatakan Wakil Ketua Komisi VII DPR Ahmad Farial. Dia mengatakan, seharusnya proyek ini sudah berjalan sejak dua tahun lalu. Menurut dia, saat ini,proyek tinggal menunggu keputusan Wakil Presiden (Wapres) Boediono.

Sebelumnya, Wapres sempat mengakui adanya kemunduran dalam proyek ini dan menyebutkan bahwa masalah ini masih butuh pengkajian lebih lanjut. ”Wapres tidak perlu ragu. Semua pihak sudah memberikan dukungan agar Donggi Senoro segera diputuskan.Komisi VII DPR sudah memberi dukungan,” cetus Ahmad. Hal itu dibenarkan Sutan yang menilai komposisi peruntukan gas Donggi Senoro sebesar 335 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) untuk ekspor dan sekitar 90 MMSCFD untuk kebutuhan domestik (PT Pusri 60 MMSCFD serta PT PLN 30 MMSCFD) tidak masalah.

Dia mengatakan, skenario hasil kajian LAPI ITB tersebut di satu sisi tidak akan merugikan investor dan di sisi lain tetap melaksanakan kebijakan wajib memasok pasar domestik (domestic market obligation/DMO). ”Ini tidak akan merugikan investor. Negara kita juga tetap untung karena ada DMO untuk pupuk dan listrik.

Skenario ini sudah benar. Karena itu, saya mendesak Wapres untuk segera merealisasikan proyek ini,” tutur Sutan. Terkait dengan urgensi memenuhi kebutuhan pasokan domestik, pengamat Energi dari ITB Rudi Rubiandini mengatakan bahwa kenaikan kebutuhan tak bisa dibendung. Kendati pemanfaatan gas untuk domestik terus meningkat selama lima tahun terakhir, dari sekitar 40 persen menjadi 53 persen, Rudi menegaskan bahwa porsi gas untuk dalam negeri tetap harus terus ditingkatkan.

Pada kesempatan terpisah, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengisyaratkan bahwa alokasi gas dari Donggi Senoro akan diutamakan bagi kepentingan domestik.Namun sebelum hal itu diputuskan,pemerintah masih harus menyiapkan berbagai infrastruktur yang memungkinkan produksi gas cair dari lapangan tersebut dapat dimanfaatkan industri nasional. (Maya Sofia/Bernadette Lilia Nova)

(Candra Setya Santoso)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.