JAKARTA - Perusahaan-perusahaan tekstil China akan merelokasi pabriknya ke Indonesia dalam skala yang besar.

“Saya sudah bertemu dengan partner di China yang berkeinginan memindahkan pabrik mereka ke Indonesia, Tapi mereka minta berada dalam satu kawasan,” kata Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat di Jakarta, Rabu (14/4/2010).

Kawasan yang dibutuhkan oleh perusahaan tekstil China itu, lanjutnya, sekira 350 hektare (Ha). Ade menjelaskan, dengan luas lahan itu, mampu membangun minimal sembilan pabrik. Dengan dibangunnya sembilan pabrik akan mampu menyerap 200 ribu tenaga kerja. "Ini akan bisa menampung 200 ribuan tenaga kerja," katanya.

Sedangkan untuk nilai investasinya, kata Ade, akan sangat besar. Pasalnya untuk satu pabrik minimal akan menghabiskan Rp50 miliar, hanya untuk mesin, belum termasuk untuk listrik dan lahan.

Ade menjelaskan, perusahaan tersebut meminta sejumlah fasilitas ke pemeritah Indonesia. "Mereka meminta satu kawasan yang tidak terpisah, kemudian kepastian status tanah apakah menyewa atau membeli," ujarnya.

Selain itu, menurutnya, perusahaan China tersebut juga meminta kepastian jaminan pasokan listrik, fasilitas air, akses jalan, saluran telepon, air bersih, dan saluran air kotor juga sudah disiapkan. “Pengelolaan lingkungan hidup harus ada yang mengelola sendiri,” terangnya.

Saat ini, Ade menuturkan, puluhan perusahaan China itu, sedang membandingkan mana lokasi yang terbaik untuk investasi, apakah Indonesia atau Vietnam. “Jadi mereka tanya apa yang bisa diberikan oleh Indonesia,” katanya.

Ade menilai, lokasi yang tepat untuk relokasi itu berada di Jawa Tengah. Sedangkan Jawa Barat akan menjadi lokasi untuk industri lanjut atau advance. Rencana relokasi ini disambut baik oleh Deputi Menko Perekonomian bidang Perdagangan dan Investasi Eddy Putra Irawadi. Menurutnya, hal ini merupakan kabar baik.

Menurutnya, jika China menginginkan relokasi dalam satu kawasan khusus harus didukung pemerintah, namun kawasan industri ini harus mengarah ke industri hulu seperti benang.

Untuk lokasi kawasan, Eddy menyarankan, untuk dilakukan di luar pulau Jawa. Hal ini untuk meningkatkan pemerataan pembangunan industri. Eddy menyarankan, pembangunan di wilayah NTB, atau Sulawesi. “Dua wilayah itu punya bahan baku kapas," imbuhnya.

Sedangkan untuk insentif, menurut Eddy, akan dipertimbangkan. Saat ini pemerintah, kata dia, lebih fleksibel dalam memberikan insentif. Di mana insentif diberikan kepada sektor yang membutuhkan, langkah ini dilakukan agar iklim investasi lebih baik. “Kita tidak berikan insentif secara umum, karena nanti yang tidak membutuhkan merasakan juga, jadi mubazir," ujarnya.

Selain itu, Eddy berharap, investasi ini harus bekerja sama dengan mitra lokal. Sehingga tidak ada penguasaan lokasi dan industri oleh China secara mayoritas.
(Sandra Karina/Koran SI/ade)