Pencetakan Mata Uang Harus di Dalam Negeri

Rabu, 09 Juni 2010 12:27 wib | Andina Meryani - Okezone

Foto: Koran SI Foto: Koran SI JAKARTA - Pemerintah menegaskan agar pencetakan mata uang rupiah harus dilakukan di dalam negeri. Adapun sebagai pelaksana pencetakan rupiah ditunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Namun apabila BUMN terkait tidak sanggup melaksanakannya maka BUMN dapat bekerjasama dengan lembaga lainnya yang harus ditunjuk melalui proses yang jelas, transparan, serta akuntabel.

"Pemerintah sependapat dengan anggota Komisi XI yang terhormat bahwa pencetakan rupiah dilakukan di dalam negeri, namun pemerintah memandang perlu untuk diatur lebih tegas dalam RUU ini bahwa pelaksana pencetakan rupiah adalah BUMN dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip good governance," jelas Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam Rapat Kerja Pembahasan RUU Mata Uang dengan Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2010).

Sebagai informasi, pada 1999 Indonesia pernah melakukan pencetakan mata uang di Australia yang justru menguak kasus penyuapan senilai USD1,3 juta. Sehingga diharapkan dengan ini mencegah timbulnya masalah-masalah yang pernah terjadi sebelumnya.

Dia juga mengatakan bahwa dalam menyusun rancangan undang-undang (RUU) mata uang harus diperhatikan dari tiga landasan, yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis.

Dalam landasan filosofis, Pemerintah sependapat dengan anggota Komisi XI DPR RI bahwa mata uang merupakan alat pembayaran yang sah, alat pengukur harga, dan simbol kenegaraan.

Sementara itu, terkait usulan pemerintah untuk menandatangani mata uang karena sebagai perwujudan bahwa mata uang merupakan simbol kenegaraan tercermin dari ciri-ciri uang kertas dan uang logam yang juga telah dirumuskan dalam RUU mata uang ini, yaitu antara lain gambar lambang negara "Garuda Pancasila" dan kata "Republik Indonesia".

"Untuk itu, pemerintah berpandangan bahwa sudah sepantasnya pemerintah turut menandatangani uang kertas rupiah," ujarnya.

Dari landasan sosiologis, Pemerintah juga sejalan dengan dewan bahwa materi yang kan diatur dalam UU mata uang harus memenuhi kepentingan kesejahteraan rakyat sesuai amanah dalam UUD 1945. Dengan demikian, pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan rupiah dalam jumlah cukup yang nantinya akan diedarkan oleh bank sentral. (ade)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

BERIKAN KOMENTAR ANDA

BACA JUGA ยป