>

Mata Uang RI dari Masa ke Masa

|

Ade Hapsari Lestarini - Okezone

foto: Ade/okezone.com

Mata Uang RI dari Masa ke Masa
JAKARTA - Ribut-ribut untuk melakukan menyederhanakan pecahan mata uang (redenominasi) atas rupiah tampaknya memang bisa membuat ketar-ketir sebagian kalangan.

Kendati baru terlontar sebagai wacana dari Bank Indonesia (BI), rakyat jelata yang tak mengerti apa-apa sampai "berteriak", hingga mungkin miliarder yang tiba-tiba jutawan.

Redenominasi memang pernah dilakukan pada 1966, namun gagal di tengah jalan. Saat itu BI melakukan redenominasi dengan menyederhanakan nilai rupiah dari Rp1.000 menjadi Rp1. Tetapi, otoritas moneter ini mengaku inflasi saat itu sedang tinggi, sehingga kebijakan redenominasi saat itu gagal. Pada 1966 itu pula, BI juga sekaligus melakukan sanering.

BI saja baru meluncurkan uang logam pecahan Rp1.000 dan Rp10 ribu, namun sudah ingin mewacanakan adanya redenominasi ini. Mata uang yang beredar di pasaran pun semakin beragam, di mana nantinya ketika BI jadi merealisasikan redenominasi maka banyak mata uang baru yang akan beredar.

Dikutip dari uangkuno.com, Rabu (4/8/2010), keadaan ekonomi di Indonesia pada awal kemerdekaan ditandai dengan hiperinflasi akibat peredaran beberapa mata uang yang tidak terkendali.

Sementara Pemerintah RI belum memiliki mata uang. Ada tiga mata uang yang dinyatakan berlaku oleh pemerintah RI pada 1 Oktober 1945, yaitu mata uang Jepang, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang De Javasche Bank.

Adapun dari ketiga mata uang tersebut yang nilai tukarnya mengalami penurunan tajam adalah mata uang Jepang. Peredarannya mencapai empat miliar sehingga mata uang Jepang tersebut menjadi sumber hiperinflasi. Lapisan masyarakat yang paling menderita adalah petani, karena merekalah yang paling banyak menyimpan mata uang Jepang.

Kekacauan ini bahkan diperparah oleh kebijakan Panglima Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) Letjen Sir Montagu Stopford yang pada 6 Maret 1946 mengumumkan pemberlakuan mata uang NICA di seluruh wilayah Indonesia yang telah diduduki oleh pasukan AFNEI.

Kebijakan ini diprotes keras oleh pemerintah RI, karena melanggar persetujuan bahwa masing-masing pihak tidak boleh mengeluarkan mata uang baru selama belum adanya penyelesaian politik.

Namun protes keras ini diabaikan oleh AFNEI. Mata uang NICA digunakan AFNEI untuk membiayai operasi-operasi militernya di Indonesia dan sekaligus mengacaukan perekonomian nasional, sehingga akan muncul krisis kepercayaan rakyat terhadap kemampuan pemerintah RI dalam mengatasi persoalan ekonomi nasional.

Karena protesnya tidak ditanggapi, maka pemerintah RI mengeluarkan kebijakan yang melarang seluruh rakyat Indonesia menggunakan mata uang NICA sebagai alat tukar. Langkah ini sangat penting karena peredaran mata uang NICA berada di luar kendali pemerintah RI, sehingga menyulitkan perbaikan ekonomi nasional. (ade)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    BBM Naik, Kantong Merisaukan? Yuk Perbaiki Keuangan