JAKARTA - Upaya pemerintah untuk melakukan subsitusi BBM ke BBG memang bukan perkara mudah dan masih terbentur beberapa masalah seperti perlunya penyediaan infrastruktur, tata niaga, kebutuhan dan pengawasan suplai BBG.

Untuk mewujudkannya, hasil sidang Dewan Energi Nasional (DEN) menyatakan bahwa pemerintah perlu menyusun kebijakan pemanfaatan gas untuk transportasi yang lebih terintegrasi dan roadmap pengembangan jaringan gas dan SPBG.

Berdasarkan data yang dilansir dari situs resmi Ditjen Migas, di Jakarta, Minggu (8/8/2010), jumlah SPBG di DKI Jakarta dan sekitarnya berjumlah 20 buah. Namun hanya 7 SPBG yang beroperasi. Sebagian yang tidak beroperasi lantaran dalam tahap revitalisasi. Namun ada pula yang asetnya telah ditarik.

Untuk itu, pemerintah juga perlu mereposisi BUMN terkait penyediaan energi nasional seperti PT PLN, PT PGN, PT Pertamina dan PT Bukit Asam, agar dapat mengendalikan BUMN tersebut dalam penyediaan energi nasional.

Perlu juga diperkuat koordinasi berbagai sektor seperti Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian dan Pemerintah Daerah serta memastikan ketersediaan dana untuk pembangunan infrastruktur BBG.
 
Sebelumnya Ketua Harian DEN yang juga Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh, pernah mengemukakan peningkatan penggunaan gas untuk transportasi umum di kota-kota besar merupakan langkah konkrit untuk mempercepat turunnya subsidi BBM.(adn) (rhs)