JAKARTA - Rencana Pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 15 persen pada tahun depan dilatarbelakangi oleh turunnya anggaran subsidi sebanyak Rp16,5 triliun dalam RAPBN 2011. Tak pelak hal itu langsung  menuai kontra di kalangan anggota DPR.

Pemerintah dinilai dengan mudah mematok defisit negara sebanyak 1,7 persen dari produk domestik bruto (PDB). Padahal, seandainya target defisit dinaikan menjadi dua persen, maka penurunan subsidi dinilai tidak diperlukan.

"Ini semua tidak terlepas dari postur RAPBN 2011, pemerintah perlu membicarakannya dengan kami. DPR akan memperbaiki postur RAPBN 2011 tersebut," tukas anggota DPR dari Fraksi Golkar Satya W Yudha, saat dihubungi okezone, di Jakarta, Kamis (19/8/2010).

Seperti diketahui, dengan dipatoknya defisit sebesar 1,7 persen dalam RAPBN 2011, maka pemerintah menurunkan jumlah subsidi menjadi Rp184,8 triliun pada 2011 dari Rp201,3 triliun pada tahun ini.

Dengan demikian subsidi berkurang Rp16,5 triliun di mana pengurangan terbesar berasal dari subsidi listrik sekira Rp14,1 triliun. "Kalau defisit dinaikkan misalnya jadi dua persen, maka subsidi bisa tetap dan tidak perlu diturunkan," imbuhnya.

Selain itu, dia mengimbau agar PT PLN Persero bisa melakukan efisiensi seperti dengan mengganti penggunaan BBM menjadi gas. Dengan demikian menurutnya itu bisa menekan jumlah subsidi.

"Kalau BBM bisa diganti dengan gas, maka bisa menekan subsidi. Selain itu, seharusnya proyek pembangkit 10 ribu megawatt (mw) tahap I bisa dirampungkan segera pada 2011. Lalu proyek 10 ribu mw tahap II juga mulai dilakukan sehingga itu semua bisa menghemat biaya pokok produksi (BPP) PLN," paparnya.

Demikian juga dari pihak industri, menurutnya pihak industri seharusnya diberi stimulus seperti tax holiday sehingga diharapkan dapat menekan harga jual produksi mereka.

"Bisa dibayangkan kalau industri tidak diberi stimulus, maka biaya akan melonjak tinggi. Dengan demikian tujuan pemerintah untuk menaikkan gaji PNS 10 persen sama juga bohong," tukasnya.

Oleh karena itu, menurutnya, pekan depan badan anggaran DPR akan membahas masalah postur RAPBN ini dengan pemerintah, Setelah dari Banggar, pembahasan akan berlanjut ke komisi terkait. (ade)