JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengakui adanya perbedaan pandangan antar pimpinan BI terkait likuiditas nasional. Dia mengungkapkan, beberapa pimpinan BI di bidang moneter berpendapat perekonomian negara kita kelebihan likuiditas nasional sejak rekapitalisasi 2001. Namun saat ditanya ke pihak perbankan, menurutnya mereka pasti mengatakan selalu mengalami kekurangan likuiditas.

"Menarik sekali saya mengalami betapa menariknya perbedaan pandangan di bank sentral, saat Rapat Dewan Gubernur BI. Beberapa pimpinan BI di bidang moneter berpendapat kita kelebihan likuiditas nasional sejak rekapitalisasi 2001. Tapi itu (kelebihan likuiditas) akan membebani tidak hanya pada cost (biaya), tapi juga membuka peluang inflasi," tutur Darmin saat RDP dengan Pansus RUU OJK DPR RI, Jakarta, Senin (23/8/2010).

Dia mengatakan, jumlah likuiditas yang diberikan perbankan  kepada BI turun. Meski adanya perbedaan pandangan tersebut, menurutnya jangan sampai hal itu mendominasi satu sama lain, tapi harus dicari titik optimum penengahnya.

"Sebetulnya jangan yang satu mendominasi yang lain, misalnya BI mendominasi likuiditas perbankan, dan sebaliknya. Yang harus dicari yaitu titik optimumnya," ujarnya.

Untuk itu, menurutnya perlunya koordinasi pengawasan yang baik antara bank sentral dan perbankan, jangan sampai terjadinya pemutusan hubungan koordinasi antar kedua lembaga keuangan ini.

Bila nantinya pengawasan perbankan dipisahkan dari bank sentral, maka menurutnya akan menimbulkan sejumlah hambatan, antara lain tidak tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu akan mengakibatkan bank sentral tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan secara efektif. Selain itu, pertumbuhan ekonomi dinilai dapat terganggu dan pengendalian inflasi tidak tercapai.

"Tidak tersedianya informasi individual bank secara harian dapat menyebabkan bank sentral tidak dapat menjalankan tugasnya secara efektif sebagai leader of the last resort,' tuturnya. (wdi)