JAKARTA - Hot money menyebabkan likuiditas seolah berlimpah. Alhasil, loan to deposit ratio (LDR) perbankan seolah tampak rendah.

"Adanya pandangan likuiditas yang berlimpah karena LDR yang dianggap masih rendah itu sebenarnya tidak bisa dianggap likudiitas yang permanen. Karena sumber likuiditasnya berasal dari hot money, atau 26 persen dimiliki asing," jelas Kepala Ekonom Bank Mandiri Mirza Adityaswara di Jakarta, belum lama ini.

Mirza menjelaskan jika keinginan BI untuk meningkatkan LDR diatas 95 persen itu berbahaya bagi likuiditas. "Karena berarti bank akan mengandalkan dana jangka pendek, kecuali pendanaan bank ditopang oleh obligasi jangka panjang," imbuhnya.

Sekarang ini, LDR perbankan selain BCA dan Bank Mandiri sudah di atas 80 persen. Sedangkan LDR Bank Mandiri masih di bawah 70 persen karena adanya komponenan rehabilitasi jangka penjang yang tidak bisa dikonsensi jadi aset likuid. "Kan hot money ada risiko menurun jika rasio makroekonomi memburuk dan suku bunga di AS dan Eropa mulai meningkat di akhir 2011," bebernya.

Kalau suku bunga AS dan Eropa naik, pasti ada penurunan capital inflow (hot money) Indonesia. Di mana investor masuk ke Indonesia melihat rasio makro, ini harus tetap di jaga, kita harus benar-benar disiplin menjaga rasio makro tetap prudent bagi ekonomi Indonesia.

"LDR ini idealnya 85-90 persen, itu LDR di level pruden. Kalau lebih dari 90 persen itu tidak pruden," jelasnya.

Kalau di atas 90 persen LDR ini menjadi tidak pruden. Jika terjadi tidak pruden, maka akan terjadi seperti tahun 1996 di mana LDR valas 110 persen, LDR rupiah 100 persen. Serta LDR total sekira 110 persen. Di mana LDR tertinggi pada 1998, waktu itu LDR valas sempat menyentuh level 150,7 persen. Sementara pada Januari 2010, LDR valas tercatat 68,1 persen, LDR rupiah 77,1 persen dan LDR total 75,3 persen.

Per Juni 2010, LDR rupiah beberapa bank sudah di atas 90 persen. Misalnya BRI 94,6 persen,  BTN 120,7 persen, dan Panin Bank 96 persen. Sedangkan BNI 73,5 persen, Bank Mandiri 62,5 persen, dan BCA 51 persen. LDR valas untuk BRI 46,7 persen, BCA 58,5 persen, Bank Mandiri 102,3 persen, BNI 45,4 persen, dan Panin Bank 34 persen.

Di Indonesia selama ini infrakstruktur dinilai masih kurang memadai, maka kemungkinan pertumbuhan kapasitas ekonomi hanya 6,5 persen. Karena di atas itu hanya akan menimbulkan inflasi, naraca berjalan defisit, bahkan ada kemungkinan neraca perdagangangan defisit dan utang luar negeri terus meningkat. "Atau terjadi bubble ekonomi," tegasnya.

Oleh karena itu, dia menjelaskan, jika bukan LDR yang seharusnya digenjot, tapi pembangunan infrakstruktur yang harus dipercepat. "Supaya jalur distribusi barang membaik sehingga menurunkan inflasi," imbuhnya.

Produksi row material bahan pangan dan row material lainnya juga harus ditingkatkan agar impor berkurang, sehingga diharapkan Indonesia jangan sampai neracanya defisit. (wdi)