JAKARTA - Pembentukan suatu lembaga pengawas yang dapat mengintegrasikan antara lembaga pengawasan yang satu dengan yang lain yang dapat diselesaikan dalam satu wadah lembaga baru Otoritas Jasa Keuangan dinilai Bank Indonesia (BI) untuk dapat mengkoordinasikannya akan menelan biaya yang sangat mahal.

Ini dikatakan Deputi Direktur Direktorat Hukum BI Agus Santoso kepada wartawan dalam acara seminar ekonomi Design Arsitektur Keuangan Indonesia: Bank Sentral atau OJK?, di Hotel Crown Jakarta, Rabu (1/9/2010) malam.

"Di BI saja yang masih dalam satu wadah setiap rapat dewan gubernur BI sulit mencari suatu koordinasi yang dapat memberikan solusi antara makro dengan perbankan. Apalagi jika lembaganya terpisah," katanya.

Ia mengkhawatirkan bila koordinasi itu menelan biaya yang besar maka justru akan mengkerdilkan peran BI sebagai bank sentral dalam menjaga stabilitas harga dan juga inflasi.

"Kita sudah belajar dari tahun ke tahun dan sudah mengerti bahwa koordinasi itu mahal harganya. Jadi kita jangan sampai mengulang kesalahan yang sama untuk kedua kalinya," tambahnya.

Kekhawatiran tersebut langsung dijawab oleh Wakil Ketua Pansus OJK sekaligus Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Wayan Gunastra. Menurut Wayan, ia tidak menampik bahwa kemungkinan koordinasi antar lembaga pengawasan kemungkinan akan mahal harganya.

"Koordinasi itu mungkin mahal harganya, tetapi kan yang perlu diawasi tidak hanya perbankan saja, tetapi juga ada reksadana, pasar modal dan sebagainya. Tetapi kami tidak mengkerdilkan peran BI karena OJK yang akan dirumuskan adalah suatu lembaga yang dapat menjawab apa yang dibutuhkan oleh Indonesia," pungkasnya. (ade)