Pemerintah Susun Sistem Peringatan Dini Impor

JAKARTA - Pemerintah tengah menyusun formulasi baru sistem peringatan dini (early warning system) untuk memantau pergerakan produk-produk impor.

“Kenaikan impor sebenarnya bukan terkait free trade agreement (FTA),tapi karena konsumsi dalam negeri meningkat, barang modal dan kebutuhan bahan baku meningkat,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta kemarin.

Hatta mengatakan, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan telah mengusulkan untuk menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) impor untuk mendeteksi arus impor. Namun, pemerintah masih mencari formulasi sistem peringatan dini yang tepat guna mendeteksi lonjakan impor.

Di sisi lain, Hatta mengatakan, pemerintah akan mengkaji penyebab defisit perdagangan minyak dan gas (migas) dengan 12 negara.

Untuk jangka pendek, pemerintah mengatasinya dengan mempercepat pembangunan kilang minyak. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, maraknya barang impor ilegal disinyalir menjadi penyebab defisit perdagangan Juli yang mencapai USD128,7 juta.

Pemerintah perlu mencermati hal ini sebab defisit perdagangan bukan semata karena secara kualitas produk dalam negeri kalah bersaing.

Menurut dia, kualitas barang Indonesia mampu bersaing dengan produk asing. Ini terbukti berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja ekspor meningkat 1,32 persen atau mencapai USD12,49 miliar.

Sementara impor pada Juli 2010 yang mencapai USD12,62 miliar atau meningkat 7,32 persen dibanding Juni 2010 yang hanya mencatat besaran impor USD11,76 miliar.

Sementara itu, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri(Kadin) bidang UKM Sandiaga Uno menuturkan, defisit perdagangan pada Juli harus dibedah lebih mendalam untuk mengetahui penyebabnya. (bernadette lilia nova/ wisnoe moerti)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.