Ikut Pantau Kasus Rokok Kretek, Turki Diharap Bantu RI

|

Sandra Karina - Koran SI

ilustrasi Foto: Corbis

Ikut Pantau Kasus Rokok Kretek, Turki Diharap Bantu RI
JAKARTA - Ketua Komite Tetap Timur Tengah dan Organisasi Konferensi Islam (KT2 OKI) Kadin Fachry Thaib optimistis dengan terpilihnya Turki sebagai salah satu negara yang memantau penyelesaian kasus larangan rokok kretek RI ke AS tersebut.

Dirinya pun berharap Turki dapat membela Indonesia, walaupun masih terdapat polemik kasus dumping terigu. "Saya yakin Turki mau membela Indonesia," ucap Fachry di Jakarta, Rabu (22/9/2010) .

Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu sebelumnya pernah mengatakan, tiga orang anggota panel tersebut terdiri dari Ronald Soborio dari Kosta Rica sebagai ketua, Ichiro Araki dari Jepang, dan Hugo Cayrius dari Uruguay sebagai anggota. Pemilihan panel tersebut, lanjutnya, didasarkan kepada pengetahuan dan pengalaman menangani kasus yang terjadi di WTO terutama penanganan terhadap kasus non-tariff measures.

Selain itu, Mari mengatakan, terdapat delapan negara yang menjadi pihak ketiga untuk memantau penyelesaian kasus tersebut, yakni Brazil, Kolombia, Republik Dominika, Uni Eropa, Guatemala, Meksiko, Norwegia, dan Turki.

“Peluang kita nanti dilihat karena kita memperjuangkan dan merasa ini ada efek diskriminasi. Belum ada kasus yang mirip sebelumnya, jadi kita lihat saja nanti panel discussion-nya,” ujar Mari.

Dia mengatakan, pemerintah mempercayakan WTO untuk menyelesaikan konflik perdagangan tersebut. WTO dan DSB,lanjutnya, mampu menjembatani apabila ada negara anggotanya menghadapi masalah serupa.

“WTO diciptakan dan DSB dengan perangkat rules disiapkan agar negara seperti Indonesia bisa menyampaikan sesuatu yang tidak adil terhadap negara yang relatif besar seperti AS. Dan kita harapkan ada suatu outcome yang fair,” jelasnya.

Dirjen Kerja Sama Perdagangan Internasional (KPI) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Gusmardi Bustami mengatakan, panel tersebut akan dilakukan sebanyak lima sampai enam kali. “Panelnya mungkin ada sekira lima sampai enam kali dalam periode selama enam bulan,” ucap dia.

Seperti diketahui, sengketa bermula dari terbitnya aturan Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act di AS yang bertujuan untuk mencegah atau mengurangi perokok anak muda.

Aturan tersebut diundang-undangkan pada Juni 2009 dan mulai berlaku September 2009. Pemerintah Indonesia menganggap peraturan tersebut telah melanggar ketentuan WTO karena secara diskriminatif memasukkan rokok kretek di dalam ketentuan tersebut. Padahal, sekira 99 persen rokok keretek yang dijual di pasar AS diimpor dari Indonesia. “Oleh karena itu, demi kepentingan nasional, Indonesia membawa masalah ini ke DSB WTO,” ucap Mari.

Dengan terbentuknya panel tersebut, lanjut Mari, diharapkan kasus ini dapat diteliti dengan objektif dan menegakkan aturan serta dapat membuktikan pelanggaran yang dilakukan.(adn)
(rhs)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Sawit Sumbermas Sarana Targetkan Laba Bersih Rp735 Miliar