KPPU: Masih Ada Potensi PNBP Rp1,87 Triliun

JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan hingga saat ini masih terdapat sekira Rp1,87 triliun potensi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebagai akibat putusan yang diputuskan KPPU selama 10 tahun terakhir.

"Data komisi menunjukkan bahwa terkait denda, hingga saat ini masih terdapat sekira Rp1,87 triliun," kata Ketua KPPU Tresna P Sumardi, dalam acara penandatanganan MoU antara KPPU dengan Polri di Ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Jumat (8/10/2010).

Maka dari itu, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) melakukan penandatanganan Memo of Understanding (MoU) dalam rangka penanganan perkara dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Tresna mengatakan, kerja sama ini bertujuan agar terwujudnya koordinasi antarlembaga tentang penanganan perkara dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat ditangani lebih efektif dan efisien sesuai tugas dan kewenangan masing-masing institusi.

Dia menambahkan, kerja sama tersebut juga sebagai bentuk satu kesatuan yang terindikasi (integrated competition justice system).

"Dalam kerja sama ini KPPU-Polri sepakat melakukan tiga hal penting, yakni pembinaan yang meliputi pengembangan intelijen ekonomi dan pelatihan, operasional, yang antara lain meliputi bantuan kepada KPPU untuk menghadirkan para pihak seperti terlapor, saksi, ahli, penyerahan dokumen atau perkara putusan dan penugasan penyelidik dan atau penyidik Polri ke KPPU, serta tukar menukar informasi," terang dia.

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.