WASHINGTON - Presiden Bank Dunia Robert Zoellick berpendapat negara berkembang harus mempertimbangkan untuk mengontrol hot money yang bisa memicu reli pada mata uang dan penggelembungan aset.

“Negara berkembang harus mempertimbangkan beberapa kebijakan yang bisa mengontrol aliran modal jangka pendek,” kata Zoellick, seperti ditulis Nikkei yang dikutip dari Reuters.

Namun,Dana Moneter Internasional (IMF) berbeda pendapat dengan Bank Dunia. IMF menilai langkah pengontrolan merupakan “kebijakan yang tidak diinginkan”. Wakil Direktur Pelaksana IMF Naoyuki Shinohara mengatakan, aliran hot money ke negara yang memiliki pertumbuhan kuat adalah alamiah dan positif jadi pengambil kebijakan tidak boleh mencoba untuk menghambat aliran tersebut atau melakukan intervensi untuk mempertahankan mata uangnya pada nilai tertentu.

“Pasar kadang-kadang mengalami fluktuasi. Jika fluktuasi terjadi, intervensi tidak boleh dilakukan. Benar-benar tidak diinginkan bagi suatu negara untuk melakukan intervensi secara konsisten untuk mempertahankan mata uang pada level tertentu,”papar Shinohara.

Perbedaan pandangan atas kontrol modal muncul di tengah-tengah meningkatnya perdebatan nilai tukar mata uang antara negara berkembang dan negara maju. Isu ini akan menjadi topik utama dalam pembahasan di G-7 dan IMF yang akan mengadakan pertemuan hari ini. Pemimpin-pemimpin Barat khawatir atas upaya negara berkembang untuk melemahkan mata uang mereka.

Barat berpendapat kebijakan negara berkembang bisa menggagalkan pemulihan ekonomi global yang saat ini berjalan lambat. Sementara negara berkembang mengkritisi kebijakan suku bunga sangat rendah yang dilakukan negara maju untuk mengatasi krisis.

Kebijakan ini akan mendorong dana global mengalir ke pasar negara berkembang. Akibatnya, negara berkembang mengalami kenaikan mata uang yang sangat signifikan dan inflasi harga saham,properti,dan aset-aset lainnya.

Hal-hal ini akan memberikan dampak negatif kepada negara berkembang, terutama turunnya keunggulan komparatif ekspor. Shinohara, yang sebelum bertugas di IMF merupakan pakar mata uang Jepang, memperingatkan bahwa Jepang akan menghadapi kekalahan jika melakukan intervensi untuk melemahkan yen pada level tertentu. Jepang melawan arus atas kondisi moneter yang terjadi di Amerika Serikat (AS) dan Eropa.

“Ini bukan sesuatu yang bisa dikontrol Jepang. Jika Jepang berusaha untuk melawan hal ini,pasar akan mengalami distorsi,” ucap Shinohara.

Dia menyarankan agar Negeri Sakura fokus pada reformasi struktural dan kebijakan moneter longgar untuk menghadapi ancaman deflasi. Di lain pihak, Zoellick terlihat berhati-hati dalam menyikapi kebijakan pelemahan mata uang yang dilakukan Jepang dan negara- negara lain.

“Saya tidak mendukung mereka atau mengkritisi mereka,”ungkap Zoellick.

Bulan lalu Jepang melakukan intervensi dengan melemahkan yen di pasar mata uang untuk pertama kalinya dalam enam tahun. Tapi,nilai tukar yen terhadap dolar AS kembali menguat hingga mencatat level tertinggi dalam 15 tahun terakhir Rabu lalu.

Perdana Menteri (PM) Jepang Naoto Kan menyatakan, penguatan tajam nilai tukar yen tidak akan diabaikan. Pemerintah Jepang akan melakukan intervensi sesuai kebutuhan. Sinyal “perang mata uang” menguat seiring kebijakan negara industri untuk mempertahankan mata uangnya agar tetap rendah. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu eksportir mereka. Di lain pihak, negara berkembang seperti Brasil dan Korea Selatan (Korsel) sedang berancang-ancang untuk membatasi aliran hot money.

“Menggunakan kebijakan kurs sebagai senjata melemahkan negara- negara lain dan mendongkrak ekspor akan memberikan risiko yang sangat serius kepada pemulihan global,” ujar Direktur Pelaksana IMF Dominique Strauss-Kahn.

“Negara-negara yang memiliki surplus perdagangan besar harus membiarkan mata uang mereka menguat untuk menghindari siklus devaluasi,”ungkap Menteri Keuangan AS Timothy Geithner.

Sementara negara-negara Barat menuduh China telah menjaga yuan tetap rendah untuk mendukung ekspor mereka.Inilah yang dikritik Strauss-Kahn dan Geithner. Rabu lalu PM China Wen Jiabao memita Uni Eropa (UE) untuk menghentikan tekanan kepada Negeri Panda agar melaksanakan revaluasi yuan. (Achmad Senoadi/Koran SI/wdi)