JAKARTA - Pemerintah dan Komisi I DPR akhirnya sepakat memenuhi gap sebesar Rp50 triliun dari kebutuhan anggaran modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) Rencana Strategis (Renstra) tahap I (2011-2014).

Seperti diketahui, saat ini ada perbedaan besar (gap) sebesar Rp50 triliun antara kebutuhan anggaran untuk mencapai kekuatan pokok minimal persenjataan TNI dengan kemampuan negara.

Hal ini dituturkan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq usai Raker dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI di Komisi I DPR RI, Jakarta, Rabu (20/10/2010).

Adapun kebutuhan total untuk pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan alutsista mencapai Rp150 triliun. Sementara kemampuan negara disebutkan hanya Rp100 triliun.

"Komisi I DPR RI dan pemerintah sepakat bahwa gap anggaran sebesar Rp50 triliun akan dipenuhi dari APBN dan APBNP yang sumber pembiayaannya berasal dari rupiah murni, pinjaman dalam negeri, dan pinjaman luar negeri," jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, untuk anggaran 2011, alokasi anggaran untuk modernisasi alutsista pada APBN 2011 mendapatkan tambahan anggaran dana optimalisasi sebesar Rp2 triliun dan kekurangan sebesar Rp9 triliun.

"Untuk memastikan realisasi anggaran modernisasi alutsista berjalan dengan efektif, maka Komisi I DPR dan pemerintah sepakat menggunakan pola multiyears (tahun jamak) dimulai dari APBN 2011," bebernya.

Adapun proses pengadaan menurutnya dilakukan melalui kontrak induk dan pembayaran secara bertahap, serta disinergikan dengan revitalisasi industri pertahanan nasional.

Dia mengatakan, Komisi I DPR juga mendesak Kementerian Pertahanan atau Panglima TNI bersama-sama melakukan akselerasi dalam perbaikan mekanisme perencanaan, peningkatan kemampuan penyerapan anggaran, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. (ade)