WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama mengusulkan pembekuan gaji pegawai pemerintah selama dua tahun. Usulan ini disampaikan Senin (29/11) di tengah kritik tajam atas tingginya pengeluaran dan pajak.

Pada malam pertemuan dengan lawan politiknya Partai Republik Obama mengatakan, pembekuan gaji, yang harus disetujui oleh Kongres, akan menyelamatkan lebih dari USD5 miliar sepanjang sisa tahun fiskal 2011 dan 2012.

Program penghematan ala Obama ini berlaku bagi semua pegawai pemerintah federal termasuk petugas sipil di Departemen Pertahanan, kecuali anggota militer.

Beranjak dari apa yang disebut sebagai ”sesuatu yang serius dan sudah lama ditunggu,” dalam debat mengenai defisit dengan parlemen, Obama mendesak AS harus membuat ”pengorbanan luas” untuk memperbaiki program fiskal jangka panjang. Rencana tersebut diperkirkan memotong defisit yang mencapai sekira USD1,3 triliun dolar pada tahun fiskal 2010.

Meski demikian, Pertemuan Gedung Putih dengan Republikan itu menandai dimulainya pertarungan politik lanjutan pada beberapa bulan sebelumnya berbeda pendapat terkait sejumlah program ekonomi termasuk bailout.

Namun, tekanan politik kepada Obama diperkirakan bertambah setelah pada bulan lalu Demokrat kehilangan sejumlah kursi di Kongres setelah dikalahkan Partai Republik pada pemilu awal November lalu.

Dalam proposal yang dikutip Financial Times, pemerintahan Obama juga akan merombak sistem pajak penghasilan yang diharapkan meredakan perdebatan reformasi pajak perusahaan. Menurut laporan tersebut, perusahaan AS seharusnya tidak lagi dikenakan pajak atas penghasilan asing.

Namun, pada saat yang sama otoritas pajak juga tidak lagi mengambil potongan pajak atas biaya bisnis di luar negeri serta pembayaran bunga atas uang yang dipinjam dari bank di luar AS.

Sekadar diketahui, AS kini memiliki anggaran tahunan sebesar USD3,5 triliun. Paman Sam merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi dunia dan memiliki tingkat konsumsi tertinggi di dunia. Kontribusi sektor konsumsi AS terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 70 persen.

”Tidak ada keraguan bahwa jika kita ingin menurunkan defisit, sangat penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Kita tidak bisa mengeremnya terlalu cepat,” kata Obama.

Tetapi, kubu Republik berpendapat lain. Mereka mengklaim, masalah anggaran belanja akan membebani generasi mendatang dengan utang berkelanjutan. Sementara Obama mengatakan, pegawai federal siap berbagi dalam pengorbanan yang lebih luas lagi demi penghematan anggaran.

”Membuat defisit di bawah kontrol akan memerlukan pengorbanan besar dan itu harus dibagi oleh pegawai pemerintah federal,” katanya.

Obama berpendapat, program pembekuan dilakukan setelah semua usaha kecil dan keluarga mengencangkan ikat pinggang dalam beberapa bulan terakhir sehingga pada gilirannya pemerintah juga harus berhemat.

Meski secara eksplisit langkah pembekuan gaji pegawai ini mendapat sambutan dari Partai Republik, tetapi sejumlah kalangan mengatakan hal tersebut tidak akan berjalan secara maksimal.

Anggota Kongres Partai Republik bahkan mengusulkan dilakukan pemotongan gaji hingga 10 persen bagi pegawai federal dan memberlakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada sebagian lainnya.

”Dalam konteks defisit, Obama akan mendapatkan kesempatan dari upaya pembekuan gaji ini,” kata Lawrence Mishel, pimpinan Institut Kebijakan Ekonomi.

Mishel juga menuduh Obama telah memperkuat mitos ”konservatif” bahwa pekerja federal dibayar lebih tinggi dibanding pekerja nonpemerintah. Guna memantapkan rencana tersebut, Selasa (30/11) anggota komisi defisit AS dijadwalkan mengadakan pertemuan di Washington sambil menyampaikan detil rencana penurunan defisit.

Pertemuan tersebut akan dipimpin ketua gugus tugas pemotongan belanja yakni mantan senator Alan Simpson dan veteran Demokrat Erskine Bowles.

Dalam pertemuan tersebut juga akan dibahas reformasi pajak dalam upaya memangkas defisit anggaran AS hingga sebesar USD4 triliun selama satu dekade ke depan. Langkah-langkah pengetatan anggaran itu termasuk pemangkasan sebesar USD200 miliar hingga tahun 2015.

Jumlah tersebut dibagi secara seimbang antara pengeluaran pertahanan dan belanja dalam negeri sehingga mencapai target defisit menjadi 2,2 persen dari PDB. Namun untuk mencapai kesepakatan tersebut, komite harus memberikan rekomendasi signifikan dengan jumlah suara minimal 14 dari total 18 suara. (yanto kusdiantono) (Koran SI/Koran SI/ade)