Inilah 3 Prinsip Dasar Aturan Cost Recovery

Rabu, 29 Desember 2010 08:25 wib | Martin Bagya Kertiyasa - Okezone

Ilustrasi Ilustrasi JAKARTA - Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak menyatakan ada tiga prinsip yang mendasari Peraturan Pemerintah No.79/2010 tentang cost recovery. Pertama, aturan baru cost recovery tidak memengaruhi kontrak kerjasama migas yang sudah ada (excisting contract).

“PP ini hanya mengatur yang belum diatur dari yang selama ini ada ketidakpastian sehingga perlakuanya menjadi berbeda-beda. Dengan PP ini diharapkan ada kepastian hukum, mana yang boleh dan tidak boleh. Artinya, pemerintah tetap menghormati apa-apa yang sudah ditanda- tangani dengan para kontraktor migas lama,” papar Direktur Peraturan Perpajakan Ditjen Pajak Syarifuddin Alsjah saat mengadakan konfrensi pers terkait APBN 2011 di kantor Kemenkeu, Jakarta.

Kedua, kebijakan cost recovery tersebut sesuai dengan Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan baru yang mengamanatkan revisi PP cost recovery. Ketiga, kebijakan baru tersebut dilakukan sesuai dengan harga wajar dan prinsip-prinsip kewajaran atau sesuai dengan praktik bisnis dan ketehnikan yang baik.

PP No.79/2010 sendiri merupakan revisi atas ketentuan lama cost recovery. “Ada hal-hal yang tidak boleh dibebankan dalam cost recovery, tadinya ada 17 item, dalam PP ini ditambah menjadi 24 jenis biaya yang tidak boleh dibebankan,” tambahnya.

Salah satu perubahan yang terjadi adalah pajak penghasilan final maksimal tujuh persen atas keuntungan dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

“Untuk pengalihan participating interest sudah diatur akan dikenakan PPh yang sifatnya final atas gain yang diperoleh sebesar lima persen dari jumlah bruto pengalihannya. Itu pada masa eksplorasi. Dasarnya UU PPh pasal 26 dan rata-rata di-deem untuk memudahkan pengenaan pajaknya. Tapi kalau pada masa eksploitasi tarifnya naik jadi tujuh,” paparnya.

Kecuali, untuk pengalihan saham terhadap daerah atau investor lokal, maka akan dibebaskan dari PPh.  “Kan KKKS wajib mengundang investor lokal untuk ikut dalam partisipasi kontrak KKKS. Karena ketentuan itu wajib menjual kepada lokal, itu dikecualikan. Selama ini dikenakan dengan tarif lebih besar, secara umum dikenakan 20 persen. Sekarang lima persen pada masa eksplorasi dan tujuh perse di masa eksploitasi.” tambahnya.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan produksi migas, kontraktor dibebaskan pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) pada saat impor barang-barang untuk kebutuhan operasi. Untuk keuntungan dari aktivitas KKKS lama (excisting contract), ada delapan item yang harus menyesuaikan dengan PP baru tersebut.

“Untuk itu diberikan waktu bagi excisting contract disesuaikan dengan PP baru dalam waktu tiga bulan,” tutupnya. (wdi)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

BERIKAN KOMENTAR ANDA

BACA JUGA ยป