Gaji TKI di Malaysia Jangan di Bawah Rp1,7 Juta/Bulan

|

Iman Rosidi - Trijaya

Ilustrasi. Foto: Koran SI

Gaji TKI di Malaysia Jangan di Bawah Rp1,7 Juta/Bulan
JAKARTA - Pemerintah meminta pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta untuk serempak tidak memberangkatkan calon TKI ke Malaysia apabila gaji yang ditawarkan oleh pengguna jasa/majikan di negara itu kurang dari RM600 atau setara dengan Rp1,7 juta per bulan.

Bahkan, pelaku usaha pengiriman TKI ke berbagai negara penempatan itu harus bekerja sama dalam membenahi pusat data yang dimilikinya terkait dengan informasi pekerja yang mereka tempatkan.

Menakertrans Muhaimin Iskandar menyatakan semua pihak, baik itu pemerintah yang melaksanakan pengiriman TKI dan pihak swasta berkewajiban saling mengawasi dan memonitor penempatan dan perlindungan pekerja di luar negeri, termasuk dalam hal gaji pekerja.

“Dalam kurun waktu dua tahun moratorium (penutupan sementara) penempatan TKI ke Malaysia menunjukkan warga Malaysia semakin menyadari kebutuhan yang tinggi akan keberadaan pekerja kita,” kata Muhaimin, saat membuka turnamen futsal Garda Bangsa, di Jakarta, Minggu (12/6/2011).

Dengan kesadaran tersebut, serta fakta perlindungan buruh migran menjadi isu dunia, maka perlakuan warga Malaysia terhadap TKI juga tidak luput dari pengawasan internasional.

Muhaimin meminta kalangan kalangan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) untuk mempersiapkan diri jika moratorium penempatan TKI ke Malaysia dicabut.

“Jika pelaku usaha penempatan mempersiapkan diri dengan menata manajemen dan jaringan informasi dengan lembaga terkait, maka setidaknya pengiriman dan perlindungan bagi TKI di Malaysia akan kembali tertata,” ungkapnya.

Dalam sosialisasi rencana penempatan pekerja sektor domestik ke Malaysia, khusus pada PPTKIS dengan diikuti oleh sekira 250 perusahaan, Muhaimin menyampaikan secara detail hasil nota kesepahaman antarkedua negara.

Bahkan, Menakertrans menuturkan tentang sejumlah perubahan mekanisme penempatan, kewajiban dan tanggung jawab PPTKIS yang muncul pascapenandatanganan nota kesepahaman pada 30 Mei 2011.
(ade)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Rupiah Juga Ancam Bisnis Indofood CBP