"Kesadaran Arbitrase Pengusaha RI Rendah"

JAKARTA - Praktisi hukum Todung Mulya Lubis menilai jika kesadaran pengusaha Indonesia untuk melakukan arbitrase dalam menyelesaikan sebuah sengketa bisnis masih rendah.

"Kesadaran kita untuk berarbitrase rendah. Banyak pengusaha Indonesia yang tidak menyadari konsekuensi dari adanya arbitrase itu. Karena itu, sering kali mereka menghindar dari arbitrase adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan," ungkapnya saat ditemui di sela-sela acara seminar terkait Resolusi Alternatif Sengketa Bisnis Lintas Sektoral yang diadakan oleh Kadin Indonesia dengan Kadin Singapura di Hotel Four Season Jakarta Kamis (21/7/2011).

Menurutnya pula, pengadilan Indonesia juga ikut bersalah dalam hal ini, karena mau menerima kasus sengketa bisnis padahal ada klausal arbitrase.

"Pengadilan menurut saya juga salah. Kenapa mau menerima kasus sengketa bisnis padahal ada klausal arbitrase. Ini yang membuat pengadilan Indonesia tidak populer di mata pengusaha asing," terangnya.

Sementara itu, untuk acuan harus dilakukan di mana arbitrase tersebut, Todung menyatakan bisa dilakukan di mana saja. Tergantung dari kontrak karena Indonesia tidak pernah diikat harus ke Singapura. Singapura memang diakuinya sebagai tempat yang nyaman karena letaknya lebih dekat dari Indonesia dan murah. Bayangkan jika harus ke New York atau London, selain jauh juga mahal.

"Di Singapura juga lebih ada kepastian hukum. Hukum disana fear, tidak dibayang-bayangi KKN," jelasnya.

"Arbitrase juga lebih hemat. Karena jika proses selesai, tidak ada mekanisme banding, kasasi atau Peninjauan Kembali (PK). Kalau pengadilan ada banding, kasasi, PK lagi. Persoalannya, arbitrase, terutama asing tidak mudah dieksekusi," imbuh Todung

Terakhir, masalah arbitrase serat lambatnya eksekusi itu bisa mengikis iklim pasar Indonesia. "Lama-lama bisa mengikis, tapi pasar Indonesia kan besar, tidak mudah ditinggalkan," tandasnya.

(Andina Meryani)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.