Angka Defisit Threshold RI-China Belum Disepakati

BANDUNG - Pemerintah tak jua menemukan titik temu angka defisit threshold perdagangan dengan China. Padahal, dengan threshold tersebut sebagai acuan, pemerintah bisa menekan defisit perdagangan.

"Itu sebagai tidak lanjut MoU kita untuk meningkatkan volume perdagangan," ujar Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawadi kala ditemui di Hotel Grand Preanger, Bandung, Kamis (21/7/2011).

Dia menjelaskan saat ini besaran defisit threshold masih disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, yang terpenting menurut Edy Putra adalah tanggapan threshold itu. "Kita tidak menginginkan suatu upaya, artinya defisit langsung dilarang. Misalnya langsung melakukan pembatasan ekspor, tidak (seperti itu)," sambung dia.

Intinya, kata dia, adalah bagaimana sistem tersebut dapat merubah suatu defisit menjadi surplus. "Seperti mendag bilang, bagaimana meningkatkan. Jadi sifatnya benar-benar friendly trade," papar Edy.

Dicontohkannya, jika ada kelebihan USD200 juta dari batas defisit threshold sebesar USD2 miliar, maka USD200 juta tersebut harus di kompensasi. "Jadi kita punya list yang jelas, untuk kompensasi defisit," ungkap Edy.

Adapun kompensasi yang harus diberkian, tak muluk hanya berupa pembiayaan. Namun juga dengan rekomendasi untuk diajukan ke negara lain sebagai bagian dari penguatan daya saing. "Jadi tidak (akan) menghambat dan (bisa) menghindari perang dagang," tukasnya.

(Widi Agustian)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.