JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) berharap komoditas ekspor Indonesia ke luar negeri tidak terhambat oleh isu-isu yang berhubungan tanggung jawab sosial (social complience) karena mempengaruhi minat pembeli asing untuk menggunakan produk Indonesia.

"Pemerintah Indonesia memiliki keterbatasan wewenang dalam mencegah dan mengatasi perkembangan respon negatif konsumen di pasar luar negeri terhadap produk Indonesia, mengingat hal tersebut terkait dengan preferensi, nilai dan budaya sosial yang berlaku dalam komunitas konsumen setempat," ungkap Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar di Hotel Alila, Jakarta, Rabu (14/9/2011).

Menurut dia, social compilence ini juga bukan merupakan alat ataupun alat bagi Uni Eropa dan Amerika Serikat untuk menghambat masuknya komoditas ekspor Indonesia ke pasar internasional. Oleh karenanya, dia menilai bahwa saat ini implementasi social complience ini lebih penting diterapkan ke sektor UKM karena saat ini banyak UKM yang belum mengetahui mengenai penerapan tanggung jawab sosial ini.

"Kalau kita melihat dalam prinsip-prinsip ketenagakerjaan kita, belum ada prinsip-prinsip social complience seperti kebebasan berserikat, dan eksploitasi tenaga kerja anak yang tidak sesuai dengan UU ini. Jadi sekarang, di internal kita, implementasi itu yang lebih penting, dan sektor UKM yang saat ini menjadi prioritas," lanjut dia.

Sebagai informasi, social compliance merupakan sebuah konsep di mana perusahaan atau pengusaha yang menjalankan bisnis dapat bertanggung jawab secara sosial, bukan saja dalam hal produksi namun juga suplai dan jaringan distribusinya. Praktik usaha ini memperhatikan aspek kesehatan, keamanan dan hak-hak dasar pegawai.

Pada tanggal 11 Juli lalu, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu bersama Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi telah menandatangani nota kesepahaman mengenai pelaksanaan social complience. (wdi)