JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat mengimbau semua pihak harus berhati-hati dalam menyikapi kisruh ekspor gas ke Singapura.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ad interim Hatta Rajasa, kemarin, pemerintah dituding menambah pasokan gas ke Singapura.
Sementara, Hatta bersikeras bahwa pemerintah justru mengurangi pasokan gas tersebut. Pemerintah memang bertekad menghentikan ekspor. Sementara, para kontraktor asing itu juga mengekspor berdasarkan kontrak internasional.
"Saya dengar pengiriman gas ke Singapura akan dihentikan untuk memenuhi kebutuhan industri nasional. Menurut saya, jangan langsung total disetop, karena nanti jadi masalah hukum," kata Hidayat usai pertemuan dengan Minister of Economy, Trade and Industry (METI) Jepang Yukio Edano di Kemenperin, Jakarta, Kamis (22/9/2011).
Hidayat juga mengingatkan agar floating storage and regasification unit (FSRU)segera diwujudkan, baik dengan membeli atau membuatnya sendiri.
Sebelum ada floating terminal, kata Hidayat, kebutuhan gas masih bisa dipenuhi dengan impor atau meminta pemerintah agar Perusahaan Gas Negara (PGN) mendapat jatah lebih. Upaya inilah yang sedang disampaikan ke BP Migas.
"Langkah ini tidak permanen, yang penting adalah menjaga agar suplai gas terjaga. Selain itu, pipa gas yang diperlukan di industri juga perlu diperbaharui. Diperkirakan hingga akhir 2012 sudah selesai," imbuhnya.
Kehati-hatian juga perlu dalam penentuan harga gas. Hidayat mengingatkan, pemberlakuan harga komersil untuk sektor industri tidak menjadi masalah selama pasokannya lancar.
"Jangan harga yang diterapkan komersial tapi gasnya tidak ada. Sebab memutuskan atau mengurangi volume gas akan mengganggu produksi. Seperti yang terjadi di Jatim kan?" tandasnya.
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.