JAKARTA - Terkait permintaan BUMN atas dana public services obligation (PSO), PT Pos Indonesia (Persero) diusulkan untuk tidak mendapatkan PSO ke depannya.

Pasalnya, selama ini kinerja daripada Pos Indonesia dinilai tidak maksimal. Sehingga kalau kinerja Pos Indonesia maksimal, bukan tidak mungkin penghasilannya akan meningkat sehingga tidak perlu diberikan PSO.

"Sekarang kan kalau dilihat waktu kerja Pos hanya sampai jam dua siang, coba di buka sampai sore sehingga mungkin penghasilannya akan meningkat signifikan. Nah kalau sudah signifikan, mungkin nanti tidak perlu PSO lagi," ungkap anggota Komisi VI DPR  dari Fraksi Demokrat Ferrari Roemawi, dalam RDP Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/10/2011).

Tambahnya, ke depannya Pos Indonesia harus bisa berdiri sendiri dan mandiri seperti perusahaan layanan jasa lainnya.

"Ke depannya PT Pos harus bisa berdiri sendiri, seperti perusahaan layanan jasa lainnya seperti Fedex, Tiki yang sudah mendunia. PT Pos juga harus bisa seperti itu," pungkasnya.

Seperti diketahui, Direktur Utama PT Pos Indonesia Persero I Ketut Marjana mengungkapkan PSO yang diusulkan sekira Rp808,149 miliar pada 2012 mendatang. "Dana PSO akan digunakan untuk menyediakan dan mempertahankan kapasitas serta operasional Layanan Pos Universal (LPU) di daerah secara ekonomis tidak layak bisnis," pungkas Ketut. (wdi)