JAKARTA - Indonesia dikatakan memiliki potensi gas yang cukup besar. Sayangnya, potensi gas yang besar tersebut tidaklah dimanfaatkan pemerintah guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Kabid Pengendalian Pencemaran Lingkungan BPLHD Jabar Ratno Sadinata mengatakan, pemerintah Indonesia terlalu baik. Dia menjelaskan, gas tersebut memang bisa digunakan dalam negeri, namun dengan biaya yang cukup besar.
Dia menambahkan, saat ini sebuah industri butuh sekira 100.000 gas untuk melakukan kegiatan industrinya. "Tapi dapatnya hanya 70 ribu, dia bisa dapat 30 ribunya lagi dengan biaya tiga kali," tutur Ratno dalam acara Simposium Pembangkit Listrik di Gedung MNC Tower, Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (17/11/2011).
Menurutnya, sisa gas tersebut dilarikan pemerintah ke Jepang. Hal tersebut lantaran kemampuan Indonesia dalam mengolah gas masih minim. "Sekarang semua lari ke Jepang. Akhirnya dia tidak efeisien," tambah dia.
Di kesempatan yang sama, Deputi Pertambangan Energi dan Migas Kementerian Lingkungan Hidup Sigit Reliantoro mengungkapkan, pihaknya berharap Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk memprioritaskan industri dalam negeri.
Meski begitu, dia tidak menampik guna memenuhi penerimaan negara, pemerintah harus menjual gas tersebut. "Karena utamanya itu kan kejar APBN, jadi kembali ke tata kelola," tutur dia.
Sebelumnya, Deputi Keuangan BP Migas Wibowo S Wirjawan menjelaskan, alasan ekspor LNG ke Jepang bisa dipastikan terjadi karena mengingat infrastruktur di Indonesia masih belum memadai. "Selama infrastruktur gas domestik belum siap, potensi gas terbesar kita adalah diekspor," tukas dia. (mrt)
(Rani Hardjanti)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.