BALIKPAPAN - Keberadaan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) harus ada di daerah agar data akurat tindaklanjut pengamanan perdagangan terhadap masuknya barang impor yang diperoleh bisa lebih akurat.

"Selama ini kan belum ada pengawas yang secara langsung bisa melindungi produk lokal terhadap persaingan usaha atas masuknya barang impor,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalimantan Timur (Kaltim) Slamet Brotosiswoyo, di Balikpapan, Kamis (17/11/2011).

Padahal kewenangan untuk mengamankan produk domestik atas masuknya barang impor sudah menjadi kewajiban pemerintah negara yang masuk dalam keanggotaan badan perdagangan dunia (WTO).

“Ini untuk menyelamatkan industri dalam negeri agar tidak kalah bersaing dengan produk luar,” ujarnya.

Ia menyambut baik beberapa upaya yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan yang merencanakan untuk membatasi beberapa ekspor bahan mentah ke pasar dunia. Seperti rencana hentikan ekspor rotan.

“Pemenuhan sektor dalam negeri dan pemberian nilai tambah terhadap bahan baku menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh pengusaha sebelum mengekspor bahan mentah,” pungkasnya. (wdi)